LHOKSEUMAWE, 5 Mei 2026 — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Lhokseumawe, Aceh, telah mencapai 54,64 persen atau melampaui target rencana sebesar 51,84 persen. Pemerintah optimistis proyek ini dapat diselesaikan sesuai jadwal pada 20 Juni 2026 sebagai bagian dari program peningkatan akses pendidikan nasional.
Dody mengapresiasi kinerja proyek yang dinilai berjalan sesuai perencanaan dengan deviasi positif sebesar 2,79 persen. “Progresnya bagus, secara kontrol dan manajerial juga berjalan baik. Kita optimistis pekerjaan bisa selesai tepat waktu, 20 Juni 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini berlokasi di Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, dengan luas lahan 8,4 hektare dan total bangunan mencapai 26.376 meter persegi. Proyek ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis Aceh bersama kontraktor KSO PT Pembangunan Perumahan dan PT Wijaya Karya, dengan total anggaran dari APBN 2025–2026 sebesar Rp262,3 miliar.
Menurut Dody, fasilitas yang dibangun dirancang terpadu untuk jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA, serta dilengkapi asrama, sarana olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya. “Negara harus hadir memuliakan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui Sekolah Rakyat ini, kita ingin memastikan akses pendidikan yang layak sehingga kemiskinan ekstrem bisa segera ditekan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan logistik material, khususnya baja sebagai komponen utama konstruksi. “Baja itu kan sekarang jadi konsep utama, jadi perlu diperhatikan, tapi kalau di sini tadi katanya aman,” ujar Dody.
Proyek ini melibatkan sekitar 705 tenaga kerja yang akan ditingkatkan hingga 1.000 orang melalui penerapan dua shift kerja guna mempercepat penyelesaian. Pekerjaan konstruksi mencakup struktur bangunan, arsitektur, serta sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan ekstrem melalui penyediaan akses pendidikan yang inklusif. Pembangunan tahap II di Aceh menjadi salah satu dari sejumlah proyek serupa yang dilaksanakan di berbagai daerah.
Dari sisi dampak, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Selain itu, proyek ini juga memberikan dampak ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan aktivitas konstruksi.
Ke depan, Kementerian Pekerjaan Umum akan terus mengawal percepatan pembangunan melalui optimalisasi distribusi material, penyesuaian metode kerja, serta penguatan koordinasi dengan kontraktor pelaksana guna memastikan proyek selesai tepat waktu dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
