BEKASI — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/5/2026). Pemerintah memastikan proyek pendidikan prioritas tersebut terus dipercepat agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Dalam peninjauan tersebut, Dudung didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja serta jajaran pemerintah daerah dan pelaksana proyek. Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan Sekolah Rakyat Bekasi telah mencapai 65,2 persen.
Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi dirancang untuk menampung sekitar 1.080 siswa mulai jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan tersebut mulai beroperasi pada 20 Juni 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera dan kelompok rentan. Konsep sekolah terpadu tersebut menggabungkan fasilitas pendidikan, asrama, serta layanan penunjang untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan puluhan Sekolah Rakyat di berbagai daerah selesai secara bertahap sepanjang 2026. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial menjadi dua instansi utama yang terlibat dalam percepatan pembangunan proyek tersebut.
Sejumlah proyek Sekolah Rakyat lain juga tengah dipercepat di berbagai daerah seperti Wonosobo, Brebes, dan wilayah lain di Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah dilakukan sebelum Juli 2026 agar siswa dapat langsung memanfaatkan fasilitas pada tahun ajaran baru.
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan membantu mengurangi angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan berkualitas, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Selain itu, pembangunan fasilitas pendidikan baru juga diproyeksikan menciptakan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja konstruksi dan aktivitas ekonomi sekitar kawasan sekolah.
Dalam beberapa kesempatan, pemerintah menegaskan Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai fasilitas pendidikan formal, tetapi juga pusat pengembangan karakter dan pemberdayaan sosial masyarakat.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau progres pembangunan agar seluruh target penyelesaian infrastruktur pendidikan dapat tercapai tepat waktu dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
