JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memprioritaskan penggunaan produk pangan lokal, termasuk telur dan bahan makanan lain dari dalam negeri, dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan seluruh pelaksana MBG diminta mengutamakan pasokan dari peternak dan pelaku usaha lokal di masing-masing wilayah.
“SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG,” ujar Dadan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/5/2026).
Menurut dia, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan telur dalam Program MBG berasal dari produksi dalam negeri dan mampu memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal,” katanya.
Dadan menjelaskan, meskipun sejumlah mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, penyerapan bahan pangan tetap diharapkan melibatkan peternak dan produsen lokal di daerah masing-masing. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah.
BGN menegaskan pihaknya tidak menetapkan menu nasional secara seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah hanya menetapkan standar komposisi gizi, sementara penyusunan menu disesuaikan dengan potensi pangan dan kebiasaan masyarakat setempat.
“BGN tidak menetapkan menu nasional, tetapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, kami menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal,” ujar Dadan.
Ia mengatakan setiap SPPG kini dilengkapi tenaga ahli gizi yang bertugas memastikan kualitas nutrisi tetap terpenuhi sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan khas daerah.
Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga berupaya menjadikan program tersebut sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat.
Kebijakan penggunaan produk lokal dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga hasil peternakan dan pertanian di tingkat produsen. Penyerapan telur, sayur, beras, ikan, hingga komoditas pangan daerah lainnya melalui MBG diharapkan menciptakan pasar yang lebih stabil bagi petani dan peternak.
Dadan menilai kapasitas produksi telur nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan Program MBG selama distribusi dan penyerapan dilakukan secara optimal.
“Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang agar mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah koperasi peternak di berbagai daerah mulai terlibat sebagai pemasok bahan pangan MBG. Di Palu, Sulawesi Tengah, misalnya, Koperasi Saudara Unggas Mandiri dilaporkan memasok hampir 50 persen dari total produksi 120 ribu butir telur per hari untuk kebutuhan SPPG di wilayah tersebut.
Dari sisi masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi penerima program sekaligus memperkuat pendapatan peternak, petani, dan pelaku usaha pangan lokal.
Ke depan, BGN menyatakan akan terus memperkuat pengawasan kualitas pangan, memperluas kemitraan dengan produsen daerah, serta memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG tetap memenuhi standar gizi nasional sambil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
