WONOSOBO — Dody Hanggodo meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (16/5/2026). Pemerintah menargetkan proyek pendidikan tersebut rampung pada Juni 2026 agar dapat digunakan mulai tahun ajaran baru Juli mendatang.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan program prioritas pemerintah yang ditujukan memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat.
Menurut Dody, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan fasilitas pendidikan terpadu dan layak bagi keluarga kurang mampu.
“Jadi kerja keroyokan agar semua Sekolah Rakyat tahap dua ini benar-benar selesai di Juli 2026 dan adik-adik bisa masuk sekolah baru di Juli 2026. Yang kita kejar tahun ini ada 93 sekolah. Dari 93 itu mungkin yang sudah terselesaikan sekitar 20-an. Semua on progres,” kata Dody usai peninjauan.
Kompleks Sekolah Rakyat di Wonosobo dibangun di atas lahan seluas 5,2 hektare dengan nilai kontrak mencapai Rp1,1 triliun. Fasilitas tersebut dirancang melayani jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dalam satu kawasan terpadu.
Kementerian PU mencatat progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 40 persen dari target pekerjaan selama 250 hari kalender sejak dimulai pada 28 November 2025.
Pemerintah terus mempercepat pekerjaan konstruksi melalui koordinasi lintas sektor agar seluruh target pembangunan Sekolah Rakyat tahap II dapat selesai tepat waktu sebelum dimulainya tahun ajaran baru.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang pendidikan yang difokuskan pada pembangunan fasilitas pendidikan modern dan terintegrasi di berbagai daerah.
Selain ruang kelas, kompleks Sekolah Rakyat juga dirancang dilengkapi fasilitas penunjang seperti asrama, sarana olahraga, ruang ibadah, kantin, hingga infrastruktur kawasan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Kementerian PU menyatakan pembangunan puluhan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia akan terus dipantau secara ketat guna memastikan kualitas bangunan serta kesiapan operasional pada tahun ajaran 2026.
