KUDUS – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan kuat dari kalangan siswa. Pemerintah bahkan tengah menyiapkan penyesuaian skema pelaksanaan, termasuk membuka peluang keterlibatan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi di bawah supervisi Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6/2026). Menurutnya, berdasarkan data pemerintah, sebanyak 43,4 juta siswa atau sekitar 80,94 persen dari total 53,5 juta peserta didik di Indonesia telah menerima manfaat program MBG dan mayoritas menginginkan program tersebut tetap berjalan.
“Jumlah murid yang menerima MBG itu sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia atau sekitar 80,94 persen. Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, pemerintah kini memiliki basis data penerima yang lebih akurat karena telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan siswa penerima manfaat berdasarkan identitas, alamat, hingga sekolah asal sehingga program dapat dijalankan lebih tepat sasaran.
Selain memastikan keberlanjutan program, pemerintah juga tengah melakukan evaluasi terhadap pola distribusi MBG. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melibatkan dapur atau kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi, tanpa menghilangkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program.
“Pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah dengan tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi Badan Gizi Nasional,” kata Abdul Mu’ti.
Menurutnya, skema tersebut dapat meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang siswanya lebih membutuhkan intervensi gizi, sementara sekolah yang dinilai memiliki tingkat kebutuhan lebih rendah dapat dievaluasi kembali status penerima manfaatnya.
Terkait sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan MBG, Abdul Mu’ti menegaskan hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Pemerintah memilih melakukan evaluasi terhadap dapur penyedia yang bermasalah serta memperketat pengawasan standar keamanan pangan.
“Kalau ada keracunan, yang dihentikan adalah dapur yang tidak benar untuk dievaluasi, sedangkan SPPG yang baik tetap dilanjutkan. Bahkan, dapur yang tidak memenuhi standar bisa dicabut izin operasionalnya,” tegasnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Selain mendukung pemenuhan gizi anak, program ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui keterlibatan berbagai sektor pendukung.
Dari sisi masyarakat, keterlibatan kantin sekolah dinilai berpotensi menghadirkan sejumlah manfaat, antara lain memperpendek rantai distribusi makanan, meningkatkan pengawasan kualitas makanan oleh pihak sekolah, serta menyesuaikan menu dengan kebutuhan dan preferensi siswa. Namun demikian, pemerintah tetap dituntut memastikan seluruh kantin yang terlibat memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.
Ke depan, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional akan terus menyempurnakan tata kelola program MBG melalui evaluasi berkala, penguatan sistem pengawasan, serta optimalisasi berbagai fasilitas yang telah tersedia di lingkungan sekolah guna memastikan manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas, efektif, dan tepat sasaran.
