JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penataan ulang penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengevaluasi kelompok penerima yang dinilai berasal dari kalangan mampu. Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menerima program tersebut adalah siswa SMA dari sekolah-sekolah elite yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi tinggi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan langkah refocusing dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Contohnya, siswa SMA mungkin tidak perlu lagi menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi SMA-SMA yang high class, yang uang saku siswanya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per hari. Mereka mungkin tidak perlu lagi menerima program ini,” kata Agustina Arumsari dalam rapat di DPR RI, Selasa (16/6/2026).
Menurut Agustina, simulasi sementara menunjukkan jumlah penerima manfaat MBG dapat berkurang sekitar 8 juta orang apabila kelompok siswa dari keluarga mampu tidak lagi masuk dalam cakupan program. Meski demikian, pemerintah menegaskan tujuan utama program untuk meningkatkan status gizi masyarakat tetap dipertahankan.
“Dari simulasi sementara, jumlah penerima manfaat dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Namun kami tidak menghilangkan esensi intervensi gizi yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.
Agustina menjelaskan bahwa BGN saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk menyusun skema penerima manfaat yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan.
“Refocusing ini diperlukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien,” katanya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta kelompok rentan lainnya. Dalam rancangan awal tahun 2027, program ini ditargetkan melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp270,2 triliun.
Namun, seiring evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap efektivitas program, jumlah penerima manfaat dan kebutuhan anggaran diperkirakan akan mengalami penyesuaian. BGN kini sedang menghitung ulang kebutuhan anggaran berdasarkan hasil pemetaan kelompok penerima yang dianggap paling membutuhkan intervensi gizi dari negara.
“Yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kami masih meng-exercise berapa yang bisa kita efisiensikan lagi. Tujuannya supaya intervensi gizi tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus,” tegas Agustina.
Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG, termasuk evaluasi operasional dapur penyedia makanan, audit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penyesuaian mekanisme distribusi bantuan. Pemerintah juga berupaya memastikan anggaran yang besar untuk program tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Bagi masyarakat, penataan ulang penerima manfaat diperkirakan akan meningkatkan efektivitas program karena bantuan dapat lebih difokuskan kepada siswa dari keluarga miskin, rentan, dan wilayah dengan tingkat masalah gizi yang lebih tinggi. Di sisi lain, langkah ini juga berpotensi menurunkan beban anggaran negara tanpa mengurangi target peningkatan kualitas gizi nasional.
BGN menargetkan proses evaluasi penerima manfaat selesai dalam pembahasan anggaran 2027. Hasilnya akan menjadi dasar penetapan jumlah penerima akhir sekaligus kebutuhan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis pada tahun mendatang.
