PEMALANG, 10 Mei 2026 — Badan Gizi Nasional Regional Jawa Tengah membantah kabar yang menyebut seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Pemalang dikeluarkan dari sekolah karena orang tuanya mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan dipicu kesalahpahaman terkait pelaksanaan program MBG di sekolah.
“Kejadian di SDN 01 Banjaranyar mengenai siswa yang dikeluarkan karena kritis terhadap MBG itu tidak benar,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).
Ia memastikan hingga saat ini siswa yang dimaksud masih tercatat sebagai peserta didik aktif dan tidak pernah diberhentikan oleh pihak sekolah.
“Hingga saat ini, tidak ada siswa yang dikeluarkan. Siswa tersebut masih berstatus peserta didik,” katanya.
Menurut Reza, persoalan bermula dari kritik wali murid terkait sejumlah kebijakan sekolah, termasuk pelaksanaan Program MBG, lembar kerja siswa (LKS), dan infaq. Polemik kemudian berkembang setelah muncul kesalahpahaman mengenai besaran anggaran menu MBG selama bulan Ramadan.
Orang tua siswa disebut mengira nilai paket makanan MBG mencapai Rp15 ribu per porsi. Padahal, tarif yang berlaku dalam program tersebut sebesar Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar.
Sebagai tindak lanjut, pihak sekolah memanggil wali murid untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme dan pagu anggaran program MBG. Namun setelah pertemuan tersebut, siswa yang bersangkutan tidak kembali bersekolah sehingga memunculkan spekulasi di media sosial mengenai dugaan pemberhentian sepihak.
Reza mengatakan pihak sekolah bersama aparat setempat telah melakukan penanganan dan klarifikasi, termasuk melalui pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).
Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pemalang Randudongkal 2 juga disebut telah melakukan evaluasi layanan MBG, terutama terkait peningkatan kualitas menu makanan bagi siswa.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Program tersebut mulai diterapkan secara bertahap di berbagai daerah dengan melibatkan sekolah, dapur SPPG, dan pemerintah daerah.
Dalam beberapa bulan terakhir, pelaksanaan MBG di sejumlah daerah sempat menjadi perhatian publik, terutama terkait kualitas menu, distribusi makanan, hingga transparansi anggaran. Pemerintah menilai evaluasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Kasus di Pemalang ini dinilai menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka antara sekolah, orang tua siswa, dan pelaksana program agar tidak terjadi kesalahpahaman yang memicu disinformasi di masyarakat.
BGN menyatakan akan terus melakukan evaluasi pelaksanaan MBG di daerah serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme program, standar menu, dan penggunaan anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih transparan dan efektif.
