Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti LPG subsidi 3 kg, guna mengurangi ketergantungan impor energi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5/2026), dengan menekankan efisiensi biaya dan pemanfaatan sumber energi domestik.
Bahlil menjelaskan bahwa penggunaan CNG sebenarnya telah diterapkan di sejumlah sektor komersial seperti hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kini pemerintah mulai menyiapkan implementasinya untuk rumah tangga. “Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya (CNG) lebih murah 30–40 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa bahan baku CNG berasal dari gas alam dalam negeri, sehingga berpotensi memperkuat kemandirian energi nasional. Menurutnya, pengembangan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mencari substitusi LPG yang selama ini masih bergantung pada impor dalam jumlah besar.
Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengungkapkan konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6–1,7 juta ton. “Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton,” kata Bahlil, menyoroti tingginya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Ketergantungan tersebut merupakan dampak dari program konversi minyak tanah ke LPG yang telah berlangsung sejak lebih dari satu dekade lalu. Namun, keterbatasan bahan baku LPG—yakni propana dan butana (C3 dan C4)—menjadi kendala utama dalam pengembangan industri LPG domestik.
Sebagai konteks, pemerintah sebelumnya juga mengkaji alternatif lain seperti pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara. Namun, opsi CNG dinilai lebih realistis dalam jangka pendek karena memanfaatkan cadangan gas alam yang relatif lebih tersedia di dalam negeri.
Dari sisi dampak, penggunaan CNG berpotensi menekan beban subsidi energi, menurunkan biaya rumah tangga, serta mengurangi emisi karena sifatnya yang lebih ramah lingkungan dibandingkan LPG. Namun, implementasinya membutuhkan infrastruktur distribusi baru, termasuk jaringan pengisian dan sistem penyimpanan bertekanan tinggi yang aman bagi masyarakat.
Bahlil mengakui bahwa pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan kesiapan infrastruktur. Meski demikian, pemerintah tetap mendorong percepatan program ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional.
Ke depan, pemerintah akan memfinalisasi kajian teknis dan skema distribusi CNG tabung 3 kg sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat, sekaligus memastikan kesiapan regulasi dan infrastruktur pendukung agar transisi energi dapat berjalan aman dan efektif.
