Satu Suara Bangsa

Penertiban Kawasan Hutan Bertumpu pada Aturan dan Koordinasi Pemerintah

Budi Antoni

Editor: Budi Antoni

18 Nov 2026, 14.551 dibaca

Diperbarui: 18 Nov 2026, 14.55

Ilustrasi editorial Satgas PKH
Ilustrasi editorial dibuat dengan AI — Ilustrasi editorial Satgas PKH

JAKARTA, 18 November 2026 — Ketentuan hukum menjadi pijakan penertiban kawasan hutan yang koordinasinya diperkuat melalui Satgas PKH. Forum yang dihadiri Wamenhan Richard Tampubolon pada 17 November 2026 di Kantor BPKP, Jakarta, mempertemukan unsur kementerian dan lembaga terkait.

Penguatan sinergi pemerintah ditujukan agar pengelolaan kekayaan alam berlangsung dengan tanggung jawab kepada kepentingan masyarakat. Penertiban dan kerja lintas instansi merupakan cara yang ditempuh untuk mendukung pemanfaatan kawasan secara tertib.

Pengelolaan Berlandaskan Hukum

Dalam catatan hingga 6 Oktober 2026, lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan telah dikuasai kembali dan akumulasi penerimaan negara hingga tahap kedelapan sekitar Rp52 triliun. Catatan tersebut memberikan konteks bagi kelanjutan tata kelola, bukan dasar untuk menganggap seluruh manfaat pengelolaan sudah selesai dicapai.

Sumber: Kemhan RI, 18 November 2026; Kementerian Keuangan, 6 Oktober 2026.

Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?

Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.

Lapor Kesalahan

Bacaan Lanjutan

Artikel Terkait

Ilustrasi editorial Satgas PKH
NASIONAL18 Nov 2026 · 14.55Oleh Budi Antoni

Kekayaan Alam yang Dikelola Sesuai Hukum Mendukung Ketahanan Nasional

JAKARTA, 18 November 2026 — Penguatan ketahanan dan kemandirian nasional menjadi konteks pengelolaan kekayaan alam yang dikemukakan Kemhan terkait Satgas PKH. Penjelasan tersebut menyertai kehadiran Wamenhan Ri

Baca selengkapnya