Satu Suara Bangsa

Opini Menempatkan Data Delapan Tahap Penyerahan dalam Konteks yang Tepat

Budi Antoni

Editor: Budi Antoni

18 Nov 2026, 14.551 dibaca

Diperbarui: 18 Nov 2026, 14.56

Ilustrasi editorial Satgas PKH
Ilustrasi editorial dibuat dengan AI — Ilustrasi editorial Satgas PKH

JAKARTA, 18 November 2026 — Membaca hasil kerja Satgas PKH membutuhkan pembedaan antara luas kawasan hutan dan penerimaan negara, termasuk periode pencatatannya. Laporan hingga penyerahan tahap kedelapan pada 6 Oktober 2026 memuat penguasaan kembali lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dan akumulasi penerimaan sekitar Rp52 triliun.

Pada perkembangan berikutnya, Wamenhan Richard Tampubolon mengikuti rakor Satgas PKH bersama unsur instansi terkait di Kantor BPKP, Jakarta, pada 17 November 2026. Koordinasi tersebut mendukung penertiban sesuai hukum agar kekayaan alam dikelola bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembacaan Evaluatif Berbasis Data

Dalam penilaian berbasis data, hasil kumulatif Oktober perlu dipertahankan sebagai catatan periode tersebut dan tidak dialihkan menjadi hasil baru rapat November. Pembedaan waktu serta jenis ukuran membuat pembahasan evaluasi lebih cermat tanpa menyimpulkan capaian yang belum dilaporkan.

Sumber: Kemhan RI, 18 November 2026; Kementerian Keuangan, 6 Oktober 2026.

Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?

Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.

Lapor Kesalahan

Bacaan Lanjutan

Artikel Terkait

Ilustrasi editorial Satgas PKH
NASIONAL18 Nov 2026 · 14.55Oleh Budi Antoni

Kekayaan Alam yang Dikelola Sesuai Hukum Mendukung Ketahanan Nasional

JAKARTA, 18 November 2026 — Penguatan ketahanan dan kemandirian nasional menjadi konteks pengelolaan kekayaan alam yang dikemukakan Kemhan terkait Satgas PKH. Penjelasan tersebut menyertai kehadiran Wamenhan Ri

Baca selengkapnya