Satu Suara Bangsa

Kekayaan Alam yang Dikelola Sesuai Hukum Mendukung Ketahanan Nasional

Budi Antoni

Editor: Budi Antoni

18 Nov 2026, 14.551 dibaca

Diperbarui: 18 Nov 2026, 14.55

Ilustrasi editorial Satgas PKH
Ilustrasi editorial dibuat dengan AI — Ilustrasi editorial Satgas PKH

JAKARTA, 18 November 2026 — Penguatan ketahanan dan kemandirian nasional menjadi konteks pengelolaan kekayaan alam yang dikemukakan Kemhan terkait Satgas PKH. Penjelasan tersebut menyertai kehadiran Wamenhan Richard Tampubolon dalam rakor di Kantor BPKP, Jakarta, pada 17 November 2026.

Koordinasi kementerian dan lembaga mendukung penertiban kawasan hutan agar pemanfaatannya sesuai ketentuan hukum. Arah pengelolaan yang bertanggung jawab adalah menghadirkan manfaat kekayaan alam untuk negara dan masyarakat secara berkelanjutan.

Konteks Kemandirian Nasional

Dalam laporan hingga 6 Oktober 2026, cakupan kawasan hutan yang dikuasai kembali telah mencapai lebih dari 6,2 juta hektare. Rangkaian delapan tahap penyerahan juga mencatat penerimaan negara sekitar Rp52 triliun secara kumulatif, sebagai data keuangan yang berbeda dari ukuran luas kawasan.

Sumber: Kemhan RI, 18 November 2026; Kementerian Keuangan, 6 Oktober 2026.

Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?

Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.

Lapor Kesalahan

Bacaan Lanjutan

Artikel Terkait