Satu Suara Bangsa

Opini Menjaga Hutan Dimulai dari Kepatuhan Hukum dan Ketepatan Informasi

Budi Antoni

Editor: Budi Antoni

18 Nov 2026, 14.561 dibaca

Diperbarui: 18 Nov 2026, 14.56

Ilustrasi editorial Satgas PKH
Ilustrasi editorial dibuat dengan AI — Ilustrasi editorial Satgas PKH

JAKARTA, 18 November 2026 — Perhatian publik terhadap hutan dan aset negara dapat disalurkan melalui pemahaman informasi yang tepat serta penghormatan pada proses hukum. Landasan faktual pembahasannya mencakup rakor Satgas PKH yang dihadiri Wamenhan Richard Tampubolon bersama instansi terkait di Kantor BPKP, Jakarta, pada 17 November 2026.

Forum itu memperkuat koordinasi penertiban kawasan hutan untuk mendukung pengelolaan kekayaan alam secara tertib dan bertanggung jawab. Orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, dengan catatan terdahulu berupa penguasaan kembali lebih dari 6,2 juta hektare dan penerimaan sekitar Rp52 triliun hingga delapan tahap penyerahan pada 6 Oktober 2026.

Dukungan Publik yang Berbasis Fakta

Dalam kerangka dukungan masyarakat, membandingkan informasi dengan sumber resmi membantu mencegah kekeliruan tentang arti maupun waktu capaian. Kepatuhan pada aturan dan kehati-hatian menyebarkan informasi merupakan ajakan partisipasi, bukan klaim adanya program masyarakat baru yang telah diluncurkan.

Sumber: Kemhan RI, 18 November 2026; Kementerian Keuangan, 6 Oktober 2026.

Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?

Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.

Lapor Kesalahan

Bacaan Lanjutan

Artikel Terkait

Ilustrasi editorial Satgas PKH
NASIONAL18 Nov 2026 · 14.55Oleh Budi Antoni

Kekayaan Alam yang Dikelola Sesuai Hukum Mendukung Ketahanan Nasional

JAKARTA, 18 November 2026 — Penguatan ketahanan dan kemandirian nasional menjadi konteks pengelolaan kekayaan alam yang dikemukakan Kemhan terkait Satgas PKH. Penjelasan tersebut menyertai kehadiran Wamenhan Ri

Baca selengkapnya