Pemerintah Siapkan Formulasi Libatkan UMKM Sediakan Bahan Makanan MBG
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 14 Nov 2026, 03.45

MAKASSAR, 26 OKTOBER 2026 — Makassar (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang menyiapkan formulasi agar dapat melibatkan UMKM dalam penyediaan bahan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
Selain penataan internal di tubuh BGN, pihaknya juga sedang menyusun formula yang terbaik bagi UMKM untuk mendukung program MBG yang telah dijalankan Presiden Prabowo Subianto, agar program ini berjalan maksimal dan tepat sasaran. "Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya," tuturnya. Menteri Maman mengklaim, sejauh ini sudah lebih dari 68 ribuan UMKM yang menjadi pemasok bagi dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Indonesia, seperti bahan makanan, telur dan lainnya.
Penyaluran Program Strategis dan Pemerataan Layanan Publik
Ia menyebut suplai bahan ini dari daerah masing-masing yang sudah terdata. "Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya," ujarnya menegaskan.
Sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, seluruh elemen jajaran kabinet merah putih pada di masa pemerintahannya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka wajib untuk memberikan perhatian yang besar kepada ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta unit usaha, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Pada sektor UMKM ini diklaim menyerap tenaga kerja sekitar 123 juta orang atau sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Dampak Positif bagi Penguatan Ekonomi dan Daya Beli Warga
Keberadaan UMKM dianggap menjadi penopang utama dalam mengurangi angka pengangguran. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Opini Menjaga Hutan Dimulai dari Kepatuhan Hukum dan Ketepatan Informasi
JAKARTA, 18 November 2026 — Perhatian publik terhadap hutan dan aset negara dapat disalurkan melalui pemahaman informasi yang tepat serta penghormatan pada proses hukum. Landasan faktual pembahasannya mencakup

Opini Menempatkan Data Delapan Tahap Penyerahan dalam Konteks yang Tepat
JAKARTA, 18 November 2026 — Membaca hasil kerja Satgas PKH membutuhkan pembedaan antara luas kawasan hutan dan penerimaan negara, termasuk periode pencatatannya. Laporan hingga penyerahan tahap kedelapan pada 6

Kekayaan Alam yang Dikelola Sesuai Hukum Mendukung Ketahanan Nasional
JAKARTA, 18 November 2026 — Penguatan ketahanan dan kemandirian nasional menjadi konteks pengelolaan kekayaan alam yang dikemukakan Kemhan terkait Satgas PKH. Penjelasan tersebut menyertai kehadiran Wamenhan Ri
