Satu Suara Bangsa

Manfaat Hutan bagi Warga Menjadi Arah Penguatan Tata Kelola Kekayaan Alam

Budi Antoni

Editor: Budi Antoni

18 Nov 2026, 14.551 dibaca

Diperbarui: 18 Nov 2026, 14.55

Ilustrasi editorial Satgas PKH
Ilustrasi editorial dibuat dengan AI — Ilustrasi editorial Satgas PKH

JAKARTA, 18 November 2026 — Kesejahteraan masyarakat merupakan arah yang hendak dituju melalui pengelolaan kekayaan alam Indonesia secara bertanggung jawab. Tujuan itu disampaikan Kemhan dalam pemberitaan rakor Satgas PKH yang diikuti Wamenhan Richard Tampubolon di Kantor BPKP, Jakarta, pada 17 November 2026.

Penertiban sesuai ketentuan hukum dan koordinasi lintas instansi menjadi jalur penguatan pengelolaan tersebut. Pernyataan mengenai manfaat bagi warga merupakan tujuan yang diharapkan, sehingga tidak sama dengan bukti kenaikan kesejahteraan akibat satu pertemuan.

Tujuan Kesejahteraan Berkelanjutan

Sebagai latar penertiban, laporan hingga 6 Oktober 2026 mencatat penguasaan kembali kawasan hutan lebih dari 6,2 juta hektare serta akumulasi penerimaan negara sekitar Rp52 triliun sampai tahap kedelapan. Kedua capaian tersebut berkaitan dengan penjagaan kekayaan negara yang pengelolaannya diarahkan untuk kepentingan masyarakat berkelanjutan.

Sumber: Kemhan RI, 18 November 2026; Kementerian Keuangan, 6 Oktober 2026.

Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?

Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.

Lapor Kesalahan

Bacaan Lanjutan

Artikel Terkait

Ilustrasi editorial Satgas PKH
NASIONAL18 Nov 2026 · 14.55Oleh Budi Antoni

Kekayaan Alam yang Dikelola Sesuai Hukum Mendukung Ketahanan Nasional

JAKARTA, 18 November 2026 — Penguatan ketahanan dan kemandirian nasional menjadi konteks pengelolaan kekayaan alam yang dikemukakan Kemhan terkait Satgas PKH. Penjelasan tersebut menyertai kehadiran Wamenhan Ri

Baca selengkapnya