JAKARTA – Keberhasilan TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral IV menggagalkan dugaan penyelundupan 390 ton mineral yang mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) dan unsur radioaktif di wilayah perairan Kepulauan Riau mendapat perhatian dari kalangan pengamat. Temuan 25 kontainer berisi mineral strategis tersebut dinilai bukan sekadar tindak kejahatan ekonomi, melainkan berpotensi berkaitan dengan kepentingan sumber daya strategis yang bernilai tinggi di tingkat global.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan pengungkapan kasus tersebut perlu dilihat dalam perspektif keamanan nasional, geopolitik, dan persaingan global dalam memperebutkan sumber daya masa depan.
“Kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman serius berupa perburuan sumber daya strategis oleh jaringan yang kemungkinan memiliki kemampuan logistik, pendanaan, dan koneksi internasional yang kuat. Ini bukan lagi sekadar penyelundupan biasa,” kata Amir Hamzah, Rabu (3/6/2026).
Menurut Amir, keberhasilan TNI AL mengamankan mineral yang diduga mengandung unsur Logam Tanah Jarang, Thorium, Uranium, Zirconium, dan sejumlah mineral strategis lainnya memiliki arti penting bagi upaya menjaga kepentingan nasional Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa Logam Tanah Jarang saat ini menjadi salah satu komoditas paling strategis di dunia karena digunakan sebagai bahan baku industri teknologi tinggi, kendaraan listrik, industri pertahanan, satelit, radar, semikonduktor, hingga teknologi energi masa depan.
“Kalau minyak adalah komoditas strategis abad ke-20, maka Logam Tanah Jarang adalah minyaknya abad ke-21. Siapa yang menguasai LTJ akan memiliki posisi tawar sangat besar dalam ekonomi global dan industri pertahanan modern,” ujarnya.
Amir menilai sensitivitas kasus semakin tinggi karena hasil pemeriksaan laboratorium disebut menemukan unsur Thorium dan Triuranium Oktasida yang berkaitan dengan sektor energi nuklir. Di banyak negara, material tersebut termasuk kategori sumber daya strategis yang berada dalam pengawasan ketat pemerintah.
Secara geografis, lokasi pengungkapan kasus di Kepulauan Riau dinilai memiliki nilai strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Laut China Selatan, hingga kawasan Asia Timur.
“Kita harus memahami bahwa Kepri merupakan choke point strategis. Hampir semua jalur perdagangan internasional melewati kawasan ini. Karena itu wilayah tersebut juga rawan dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan internasional,” jelasnya.
Besarnya volume muatan yang mencapai 390 ton juga memunculkan dugaan bahwa operasi tersebut dilakukan secara terorganisasi. Menurut Amir, pengangkutan mineral dalam jumlah besar membutuhkan rantai pasok, pembiayaan, dokumen, moda transportasi, dan tujuan distribusi yang telah direncanakan dengan matang.
“Untuk mengangkut ratusan ton mineral strategis diperlukan rantai pasok, pendanaan, dokumen, sarana transportasi, hingga tujuan akhir yang jelas. Karena itu aparat perlu mendalami siapa aktor intelektual di belakang operasi ini,” katanya.
Ia menilai investigasi tidak cukup hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus mengarah pada pengungkapan jaringan yang lebih luas, termasuk sumber pendanaan, pembeli akhir, dan kemungkinan keterlibatan pihak lintas negara.
Kasus tersebut juga dinilai relevan dengan agenda hilirisasi industri yang tengah didorong pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor ke pasar internasional.
“Presiden sudah berkali-kali menegaskan pentingnya hilirisasi. Karena itu setiap upaya penyelundupan sumber daya strategis sesungguhnya adalah ancaman terhadap agenda pembangunan nasional,” tegas Amir.
Menurutnya, selain potensi kerugian ekonomi yang besar, keluarnya mineral strategis melalui jalur ilegal dapat mengurangi peluang Indonesia mengembangkan industri berbasis sumber daya alam nasional yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Amir memberikan apresiasi kepada Kodaeral IV, Koarmada I, dan seluruh unsur TNI AL yang terlibat dalam operasi tersebut. Ia menilai keberhasilan pengungkapan kasus menunjukkan meningkatnya kemampuan pengawasan maritim Indonesia di wilayah perairan strategis.
“Kita patut memberikan penghargaan kepada prajurit TNI AL yang berhasil mendeteksi dan menggagalkan upaya penyelundupan dalam jumlah besar ini. Tidak mudah mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas,” ujarnya.
Ke depan, ia mendorong penguatan koordinasi antara TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), aparat intelijen, dan lembaga terkait lainnya guna membongkar jaringan penyelundupan hingga ke tingkat pengendali.
Menurut Amir, kasus tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap kepentingan nasional tidak selalu berbentuk agresi militer. Persaingan memperebutkan sumber daya strategis, perang ekonomi, dan kompetisi teknologi global kini menjadi bagian dari tantangan keamanan yang harus dihadapi negara.
“Ini bukan hanya soal menangkap kapal atau mengamankan kontainer. Ini soal menjaga masa depan Indonesia, menjaga kekayaan bangsa, dan memastikan sumber daya strategis nasional tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara ilegal,” pungkasnya.
Pemerintah dan aparat penegak hukum saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut untuk memastikan jenis mineral yang diamankan, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta menelusuri tujuan akhir pengiriman guna mengungkap keseluruhan jaringan yang diduga berada di balik operasi penyelundupan tersebut.
