Timor Tengah Utara – Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-RDTL Sektor Barat Yonarhanud 2 Kostrad Pos Nino melaksanakan karya bakti membantu perbaikan tanggul pengairan sawah milik warga di Desa Nino, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Minggu (12/4). Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi kendala distribusi air ke lahan pertanian warga sekaligus mendukung peningkatan hasil panen.
Komandan Pos (Danpos) Nino Letda Arh Gandy menyampaikan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya sektor pertanian yang menjadi sumber utama penghidupan warga.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa TNI selalu hadir untuk rakyat. Perbaikan tanggul ini diharapkan dapat membantu kelancaran pengairan sawah, sehingga hasil panen masyarakat dapat meningkat,” ujar Gandy.
Ia menjelaskan, kerusakan tanggul sebelumnya menyebabkan aliran air tidak optimal menuju persawahan warga. Kondisi tersebut berdampak pada produktivitas pertanian yang menurun, terutama pada musim tanam.
Kegiatan karya bakti ini melibatkan personel Satgas bersama masyarakat setempat dengan fokus memperbaiki struktur tanggul agar mampu menahan dan mengalirkan air secara lebih efektif ke area persawahan.
Program karya bakti TNI merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial yang bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan serupa kerap dilakukan untuk membantu pembangunan fasilitas dasar seperti jalan desa, jembatan, dan sarana irigasi.
Dari sisi dampak, perbaikan tanggul ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian, menjaga stabilitas produksi pangan, serta mendukung ketahanan pangan lokal. Selain itu, keterlibatan TNI dinilai mempercepat proses perbaikan yang sebelumnya sulit dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
Ke depan, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonarhanud 2 Kostrad berencana terus melaksanakan kegiatan serupa di wilayah binaan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas di sektor infrastruktur dasar.
