SORONG – Pemerintah terus memperkuat pemerataan pendidikan hingga wilayah timur Indonesia melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meresmikan hasil revitalisasi sekolah tahun 2025 sekaligus menyerahkan bantuan revitalisasi tahun 2026 bagi sejumlah sekolah di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (26/5/2026). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus memperluas akses belajar yang layak bagi peserta didik di daerah.
Dalam peresmian yang berlangsung di SMK Negeri 1 Kota Sorong, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
“Kami berkomitmen revitalisasi ini terus kami laksanakan sampai seluruh pelosok tanah air,” kata Abdul Mu’ti.
Pemerintah mengalokasikan bantuan revitalisasi yang cukup besar bagi wilayah Sorong. Pada 2025, program revitalisasi menjangkau 12 sekolah di Kota Sorong dengan total bantuan Rp4,9 miliar dan 15 sekolah di Kabupaten Sorong dengan nilai mencapai Rp22 miliar. Dukungan tersebut berlanjut pada 2026 melalui bantuan revitalisasi bagi lima sekolah di Kota Sorong senilai Rp3,6 miliar serta 34 sekolah di Kabupaten Sorong dengan nilai Rp16,5 miliar.
Menurut Abdul Mu’ti, revitalisasi tahun 2026 diprioritaskan untuk sekolah terdampak bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah yang mengalami kerusakan fisik berat. Secara nasional, pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau hingga 71.744 satuan pendidikan.
“Dengan revitalisasi ini tentu kami berharap tidak hanya sekolah yang kita perbaiki, tapi juga kita berusaha untuk dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan tentu kita dapat bersama-sama memajukan pendidikan di tanah air kita,” ujarnya.
Program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional. Selain memperbaiki ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan fasilitas penunjang lainnya, program ini juga dilaksanakan melalui pola swakelola yang melibatkan tenaga kerja serta mitra lokal sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Data Kemendikdasmen menunjukkan, revitalisasi terhadap 16.167 satuan pendidikan sepanjang 2025 berhasil menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah menilai pendekatan tersebut mampu menghadirkan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dampak revitalisasi mulai dirasakan oleh sekolah penerima bantuan. Kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong, A.H.P. Ompusunggu, mengatakan sekolahnya sebelumnya menghadapi keterbatasan fasilitas sanitasi dan perpustakaan meskipun memiliki sekitar 1.600 siswa.
“Kami sangat berterima kasih dengan adanya bantuan revitalisasi ini. Perpustakaan yang kami dapatkan sangat baik dan nanti akan kami kembangkan dengan perpustakaan digital,” katanya.
Perubahan serupa terjadi di SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong yang memperoleh bantuan revitalisasi sebesar Rp1,2 miliar. Kepala sekolah Ficce Loppies menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas sekolah sebelumnya mengalami kerusakan, mulai dari atap bocor, lantai rusak, hingga laboratorium yang membutuhkan perbaikan.
Melalui program revitalisasi, sekolah tersebut mendapatkan rehabilitasi ruang kepala sekolah, tata usaha, ruang guru, laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium biologi, serta pembangunan satu ruang kelas baru. Tambahan fasilitas itu memungkinkan sekolah membuka satu rombongan belajar baru pada tahun ajaran 2026/2027.
“Kami biasanya menerima murid sebanyak empat rombel. Di tahun ajaran 2026/2027, dengan adanya ruang kelas baru, maka kami bisa menambahkan satu rombel lagi,” ujar Ficce.
Sementara itu, SD Negeri 21 Kabupaten Sorong menjadi salah satu penerima bantuan revitalisasi tahun 2026 senilai Rp1,2 miliar. Bantuan tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi tiga ruang kelas, pembangunan ruang administrasi, dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Kepala sekolah Alfina Lewerissa menyebut bantuan tersebut menjadi motivasi baru bagi guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dari sisi masyarakat, kebijakan revitalisasi sekolah diperkirakan memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas layanan pendidikan, bertambahnya kapasitas penerimaan peserta didik, serta terciptanya lingkungan belajar yang lebih sehat dan aman. Di daerah seperti Papua Barat Daya yang masih menghadapi tantangan infrastruktur pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan program revitalisasi secara bertahap di seluruh Indonesia dengan fokus pada daerah prioritas dan sekolah yang membutuhkan penanganan mendesak. Melalui target revitalisasi puluhan ribu satuan pendidikan, pemerintah berharap akses terhadap pendidikan bermutu dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anak bangsa hingga ke pelosok wilayah timur Indonesia.
