JAKARTA — Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai eskalasi konflik di Lebanon meningkatkan risiko terhadap pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didesak segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas misi tersebut, Senin (13/4/2026).
Rezasyah menyebut memburuknya kondisi keamanan di lapangan tidak terlepas dari dinamika konflik yang semakin intens, termasuk potensi peningkatan agresivitas militer Israel yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap operasional pasukan penjaga perdamaian.
“Pasukan Israel diperkirakan akan semakin brutal dan melanggar hukum internasional. Dengan demikian, UNIFIL akan semakin sulit menjalankan tugasnya,” ujar Rezasyah.
Ia menegaskan bahwa situasi tersebut berpotensi memicu friksi di lapangan antara pasukan penjaga perdamaian dan pihak-pihak yang terlibat konflik, sehingga memperbesar ancaman keselamatan bagi personel internasional.
Menurutnya, PBB perlu mengambil langkah konkret dan proaktif untuk memastikan mandat UNIFIL tetap relevan dan efektif di tengah kondisi yang semakin kompleks.
“PBB perlu proaktif mengevaluasi keberadaan UNIFIL, memonitor akar masalah pelanggaran, dan mengumumkan hasilnya secara cepat serta berkekuatan hukum,” tegasnya.
Selain itu, Rezasyah juga mengingatkan adanya potensi penolakan terhadap keberadaan UNIFIL oleh pihak tertentu, yang dapat melemahkan fungsi pengawasan internasional di kawasan konflik.
“PBB hendaknya mewaspadai potensi penolakan terhadap keberadaan UNIFIL agar situasi tetap terawasi,” tambahnya.
Secara historis, UNIFIL dibentuk untuk menjaga stabilitas di wilayah perbatasan Lebanon-Israel dan memastikan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 1701. Indonesia sendiri merupakan salah satu kontributor utama pasukan dalam misi tersebut.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, serangkaian insiden yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian, termasuk jatuhnya korban jiwa, menunjukkan meningkatnya risiko keamanan di wilayah tersebut.
Dari sisi dampak, kondisi ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan misi perdamaian serta meningkatkan tekanan internasional terhadap PBB untuk memperkuat perlindungan bagi pasukan di lapangan. Bagi negara kontributor seperti Indonesia, situasi ini juga menjadi bahan evaluasi terkait aspek keamanan dan efektivitas penugasan.
Ke depan, PBB didorong untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap mandat dan operasional UNIFIL, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan pasukan penjaga perdamaian guna memastikan misi tetap berjalan efektif di tengah eskalasi konflik.
