JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan sektor pangan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat daerah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa, 19 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, Sjafrie menjelaskan pemerintah menargetkan pembentukan 150 Batalyon Teritorial Pembangunan setiap tahun untuk mendukung penguatan sistem pertahanan dan pembangunan nasional di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita targetkan setiap tahun 150 batalyon untuk memenuhi 514 kabupaten,” kata Sjafrie dalam rapat kerja tersebut.
Ia menjelaskan batalyon tersebut pada dasarnya merupakan satuan pertempuran, namun dilengkapi fungsi Teritorial Pembangunan (TP) yang diarahkan untuk membantu kebutuhan masyarakat secara langsung. Batalyon itu akan memiliki sejumlah kompi pendukung, mulai dari kompi pertanian, peternakan, kesehatan, hingga kompi zeni konstruksi.
“Di batalyon ini memang intinya adalah batalyon pertempuran, tapi dia dilengkapi dengan TP. TP itu singkatan dari Teritorial Pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya dilakukan melalui penguatan alat utama sistem persenjataan, tetapi juga melalui pembangunan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam konsep tersebut, Batalyon Teritorial Pembangunan akan dilengkapi alat konstruksi, ekskavator, bibit pertanian, hingga dukungan pupuk untuk membantu pembangunan daerah dan memperkuat sektor pangan nasional.
Langkah itu dinilai menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan nasional di tengah ancaman krisis pangan global dan ketidakpastian ekonomi dunia. Pemerintah memilih memperkuat sektor paling mendasar seperti pangan, infrastruktur, dan kemandirian daerah sebagai fondasi menjaga stabilitas nasional jangka panjang.
Keberadaan batalyon tersebut juga diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan wilayah, mendukung distribusi logistik, membuka akses infrastruktur dasar, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat desa. Selain menjalankan fungsi pertahanan, prajurit TNI dipersiapkan untuk mendukung penguatan ketahanan nasional secara langsung bersama masyarakat.
Pemerintah menilai konsep pertahanan modern saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi ancaman militer, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki rasa aman, kesempatan bekerja, dan akses pangan yang memadai. Karena itu, penguatan ketahanan pangan dan pembangunan daerah dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara.
Ke depan, Kementerian Pertahanan bersama TNI akan melanjutkan pembangunan batalyon baru secara bertahap, termasuk penyediaan sarana pendukung teritorial pembangunan, penguatan sektor pangan, dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah prioritas nasional.
