LOMBOK UTARA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, agar dapat mulai difungsikan pada Tahun Ajaran 2026/2027. Saat meninjau lokasi proyek pada Jumat (29/5/2026), Dody menyebut progres fisik pembangunan telah mencapai 45,42 persen dan menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU didampingi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Cipta Karya Chandra R.P. Situmorang, Direktur Kepatuhan Intern Davis F. Hamid, serta Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Barat Dades Prinandes.
Dody menegaskan bahwa Sekolah Rakyat Lombok Utara menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah di NTB karena memiliki kesiapan lahan yang lebih baik dibandingkan sejumlah lokasi lain yang masih menghadapi kendala administratif dan aksesibilitas.
“Ini akan menjadi tumpuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di NTB. Lokasi lain masih menghadapi sejumlah tantangan terkait kesiapan lahan dan aksesibilitas. Karena itu saya meminta agar progres pembangunan di sini terus dipercepat sehingga minimal sudah dapat berfungsi dan digunakan oleh adik-adik kita pada tahun ajaran baru nanti,” ujar Dody.
Ia mengapresiasi capaian progres pembangunan yang telah menembus 45 persen dan menilai hal tersebut mencerminkan komitmen kuat seluruh pihak yang terlibat dalam proyek.
“Bagus, progresnya melesat. Ini menunjukkan komitmen kuat dari penyedia jasa, dukungan TNI, serta kerja keras seluruh tim di lapangan dalam mengejar target penyelesaian,” katanya.
Selain itu, Dody juga memberikan apresiasi kepada penyedia jasa lokal yang tetap mampu menjaga ritme pekerjaan di tengah tuntutan percepatan pembangunan. Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi investasi sosial jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang, menegaskan bahwa Kementerian PU terus melakukan pengawasan intensif guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target mutu, waktu, dan fungsi yang telah ditetapkan.
“Kami memastikan seluruh tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai standar teknis dan kualitas yang berlaku. Berbagai langkah percepatan terus dilakukan bersama penyedia jasa dan seluruh pemangku kepentingan agar Sekolah Rakyat Lombok Utara dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Chandra.
Sekolah Rakyat Lombok Utara dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare dengan total luas bangunan mencapai 28.445,78 meter persegi. Kawasan pendidikan terpadu tersebut akan dilengkapi gedung SD, SMP, dan SMA, asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Konsep sekolah berasrama yang diterapkan diharapkan mampu menjangkau peserta didik dari berbagai daerah, termasuk wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.
Pembangunan Sekolah Rakyat Lombok Utara memiliki nilai kontrak sebesar Rp241,97 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pemerataan pendidikan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dampak pembangunan sekolah tersebut diperkirakan tidak hanya dirasakan di sektor pendidikan, tetapi juga ekonomi lokal. Selama masa konstruksi, proyek menyerap tenaga kerja dan melibatkan berbagai penyedia jasa serta pemasok material di daerah. Setelah beroperasi, keberadaan sekolah diproyeksikan mendorong aktivitas ekonomi baru di kawasan sekitar.
Untuk mengejar target penyelesaian, Kementerian PU bersama penyedia jasa menerapkan sejumlah strategi percepatan, termasuk penambahan alat berat, peningkatan jumlah tenaga kerja, sistem kerja dua hingga tiga shift, percepatan pengadaan material, serta optimalisasi metode pelaksanaan konstruksi.
Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat Lombok Utara dapat berfungsi secara operasional pada tahun ajaran 2026/2027. Dengan fasilitas yang lengkap dan konsep pendidikan terpadu, sekolah ini diharapkan menjadi model pengembangan pendidikan inklusif yang mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda di Nusa Tenggara Barat.
