JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa keberhasilan Program Sekolah Rakyat harus dibangun di atas prinsip kejujuran, akurasi data, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, program tersebut hadir sebagai solusi bagi jutaan anak Indonesia yang hingga kini belum memperoleh akses pendidikan secara layak.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, serta Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal di Kantor Kementerian Sosial, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terdapat lebih dari empat juta Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Kelompok tersebut meliputi anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun yang berisiko putus sekolah.
“Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran. Kita harus jujur bahwa masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan. Mereka sering kali berada di sekitar kita, tetapi belum terlihat dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari kelompok Anak Tidak Sekolah yang selama ini luput dari berbagai layanan pendidikan formal. Sebagai contoh, Gus Ipul menceritakan kisah seorang anak berusia 15 tahun di Jakarta yang tinggal tidak jauh dari pusat pemerintahan, namun belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali akibat keterbatasan ekonomi keluarganya.
Menurut Gus Ipul, kelompok masyarakat seperti inilah yang oleh Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai “the invisible people”, yakni masyarakat yang hidup dalam berbagai keterbatasan namun belum sepenuhnya terjangkau oleh program pembangunan.
Karena itu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai salah satu instrumen negara untuk membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masa depan.
Mensos juga mengajak seluruh kepala daerah untuk mempercepat pembangunan serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing sebagai bagian dari target pemerintah mewujudkan minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Gus Ipul menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar berbagai program perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa BPS bertugas mengelola basis data nasional, sedangkan Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembaruan data melalui berbagai mekanisme.
Pemutakhiran dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan pemerintah desa, kelurahan, dan dinas sosial, serta diperkuat melalui jalur partisipatif seperti aplikasi Cek Bansos, pendamping sosial, layanan pengaduan, hingga kanal WhatsApp Center.
“Kalau data yang berasal dari bawah baik, maka kebijakan di tingkat pusat juga akan semakin tepat. Sebaliknya, apabila data tidak akurat, maka berbagai program bantuan sosial juga berpotensi tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok rentan.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Saat ini pemerintah tengah membangun tiga kompleks Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua, yaitu di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi. Ke depan, pembangunan sekolah serupa direncanakan akan terus diperluas sesuai kebutuhan masyarakat.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain memberikan akses pendidikan, program ini juga diharapkan mampu membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, serta masyarakat, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjangkau semakin banyak anak yang selama ini belum memperoleh hak atas pendidikan, sekaligus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
