JAKARTA, 21 Juni 2026 — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah berkomitmen melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun saat ini tengah dilakukan pembenahan internal di Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah memastikan berbagai langkah evaluasi dan penguatan tata kelola dilakukan agar program strategis tersebut semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Dudung mengatakan perubahan kepemimpinan di BGN serta proses hukum yang sedang berjalan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bersikap terbuka terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi program.
“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ujar Dudung, Minggu (21/6/2026).
Ia menegaskan bahwa kendala yang muncul dalam pelaksanaan program tidak akan menghentikan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Presiden telah memberikan arahan agar layanan bagi kelompok penerima manfaat tetap berjalan dan tidak terganggu oleh proses pembenahan organisasi.
“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengendalian dan pengawasan, Kantor Staf Presiden telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program MBG di berbagai daerah. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar satuan pelayanan telah menerapkan standar operasional yang baik dalam proses penyediaan makanan bergizi.
Menurut Dudung, sejumlah SPPG telah memenuhi standar mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, keamanan makanan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
“Dari sidak tersebut, KSP menemukan SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan agar praktik baik di lapangan bisa direplikasi di daerah lain,” ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik sejak usia dini.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Berbagai langkah perbaikan juga dilakukan, termasuk penyempurnaan tata kelola distribusi, penguatan pengawasan, serta peningkatan standar operasional di tingkat pelaksana.
Penguatan tata kelola dinilai penting mengingat skala program yang terus berkembang dan menjangkau semakin banyak penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Dengan sistem pengawasan yang lebih baik, pemerintah berharap manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ke depan, pemerintah melalui BGN, KSP, dan kementerian terkait akan terus memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan SPPG, serta memperluas penerapan praktik-praktik terbaik yang telah terbukti efektif di lapangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan program berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
