ROTE NDAO — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan industri garam nasional berjalan optimal dan segera memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam peninjauan itu, Gibran menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan industri garam agar mampu membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan warga lokal.
“Kita ingin ini segera bisa fungsional. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa,” ujar Gibran.
Saat berada di lokasi, Wapres menerima paparan terkait pengembangan kawasan industri garam serta berdialog langsung dengan petani garam dan pemerintah daerah setempat.
Menurut Gibran, proyek K-SIGN memiliki peran strategis karena kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Ini proyek yang ada di sini sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” katanya.
Selain sektor garam, Gibran juga menyoroti potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di wilayah Rote Ndao. Ia menyebut pemerintah akan menindaklanjuti kebutuhan infrastruktur penunjang aktivitas nelayan bersama kementerian terkait.
“Di tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, cold storage, pabrik es untuk slurry ice, dan SPBU khusus nelayan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk berharap proyek strategis nasional tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak pembangunan kawasan tambak garam.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh program pemerintah pusat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Rote Ndao.
“Beliau ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar ini harus bisa berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao bisa menikmati hasil dari pembangunan ini,” ujar Paulus.
