JAKARTA — Kemunculan film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan, memicu respons dari sejumlah pengamat politik dan analis kebijakan publik. Mereka menilai narasi yang dibangun dalam film tersebut berpotensi mengganggu arah besar kebijakan ketahanan pangan nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Politik dari Archy Strategy, Radis Hadi, mengatakan program cetak sawah satu juta hektare di Papua Selatan merupakan kebijakan strategis jangka panjang untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Menurutnya, proyek sebesar itu tidak dapat dinilai secara prematur hanya dari polemik yang berkembang di media sosial maupun film dokumenter.
“Ini tidak mudah bagi seorang Presiden untuk menjalankan program sebesar ini. Karena itu, masyarakat jangan terburu-buru melakukan penilaian dini terhadap langkah strategis yang sedang dibangun pemerintah,” ujar Radis di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai kritik terhadap pembangunan sah dalam negara demokrasi, namun narasi yang cenderung menggiring opini negatif terhadap proyek ketahanan pangan nasional berpotensi melemahkan optimisme publik terhadap agenda besar pemerintah.
Menurut Radis, program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo lahir dari kebutuhan nyata untuk mengantisipasi ancaman ketergantungan impor pangan di masa depan. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, negara dinilai harus memiliki cadangan pangan yang kuat dan berkelanjutan.
“Ketahanan pangan bukan sekadar program ekonomi, tetapi menyangkut kedaulatan negara dan masa depan bangsa,” katanya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai film Pesta Babi tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena hanya menjadi riak kecil di tengah strategi besar pemerintah membangun kemandirian pangan nasional.
“Hemat saya, film Pesta Babi hanyalah riak wacana yang mencoba meragukan arah besar ketahanan pangan nasional. Langkah Presiden Prabowo melalui proyek cetak sawah di Wanam merupakan strategi kedaulatan yang harus terus dilanjutkan,” ujar Herry.
Ia menegaskan proyek cetak sawah satu juta hektare yang masuk dalam PSN tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Jika proyek dihentikan di tengah jalan akibat polemik opini, Indonesia dinilai berisiko kembali bergantung pada impor pangan dari luar negeri.
“Kalau proyek strategis seperti ini dihentikan hanya karena tekanan opini, maka Indonesia akan terus bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Di tengah polemik yang berkembang, progres pembangunan PSN Wanam di Papua Selatan disebut terus berjalan. Sejumlah fasilitas utama dilaporkan telah rampung dan mulai difungsikan untuk mendukung pengembangan kawasan pangan terpadu nasional.
Proyek yang dikerjakan secara terintegrasi itu tidak hanya mencakup pembukaan lahan pertanian, tetapi juga pembangunan jaringan irigasi modern, konektivitas wilayah, fasilitas logistik, hingga pengembangan industri pendukung yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Papua.
Pengamat menilai pembangunan kawasan pangan di Papua Selatan juga menjadi bagian dari pemerataan pembangunan nasional yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kehadiran proyek tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Selain itu, pemerintah dinilai tetap memiliki kewajiban memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan, menghormati hak masyarakat adat, menjaga kelestarian lingkungan, dan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan masyarakat adat dan lingkungan. Namun pada saat yang sama, negara juga tidak boleh berhenti membangun hanya karena narasi-narasi yang melemahkan optimisme,” kata Herry.
Pemerintah sendiri menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan ketahanan pangan nasional melalui PSN di berbagai daerah, termasuk Papua Selatan. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu fondasi utama Indonesia menuju swasembada pangan dan penguatan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Ketahanan pangan adalah martabat bangsa. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” pungkas Herry.
