JAKARTA — Sejumlah tokoh masyarakat, pengamat, dan pemerhati Papua menilai film dokumenter Pesta Babi tidak sepenuhnya menggambarkan realitas pembangunan dan kehidupan masyarakat di Papua Selatan. Mereka menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan pemerintah di wilayah Papua merupakan langkah penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di daerah terpencil.
Polemik terkait film tersebut mencuat setelah sejumlah pihak menilai narasi yang dibangun cenderung menonjolkan konflik dan penolakan terhadap pembangunan tanpa menghadirkan gambaran utuh mengenai manfaat program pemerintah bagi masyarakat Papua.
Seorang penulis dan pemerhati sosial Papua menilai penggunaan judul Pesta Babi sendiri tidak mencerminkan budaya asli masyarakat Papua secara tepat. Menurutnya, tradisi masyarakat Papua lebih dikenal dengan istilah bakar batu yang sarat makna kebersamaan, rasa syukur, dan persaudaraan.
“Tradisi budaya di Papua sejatinya merupakan simbol persatuan, rasa syukur, dan kebersamaan masyarakat, bukan simbol konflik atau perlawanan,” ujarnya.
Ia juga menilai film tersebut terlalu menonjolkan sisi emosional dan konflik sosial tanpa memperlihatkan secara seimbang upaya pemerintah membangun infrastruktur, membuka akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Menurutnya, pembangunan di Papua tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk eksploitasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan hingga wilayah terluar Indonesia.
“Papua membutuhkan pembangunan, akses jalan, pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Itu yang sedang diupayakan pemerintah melalui berbagai program strategis,” katanya.
Program PSN di Papua Selatan sendiri mencakup pengembangan kawasan pangan, pembangunan infrastruktur, pembukaan akses konektivitas, serta penguatan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah menilai proyek tersebut penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Papua.
Sejumlah tokoh masyarakat Papua juga menilai pembangunan perlu dilihat secara objektif dan tidak hanya dari sudut pandang konflik. Mereka mengingatkan bahwa banyak masyarakat lokal yang berharap pembangunan dapat membawa perubahan positif bagi generasi mendatang.
“Yang dibutuhkan masyarakat Papua hari ini adalah kesejahteraan, lapangan kerja, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka,” ujar salah satu tokoh masyarakat Papua Selatan.
Di sisi lain, kritik terhadap pelaksanaan proyek tetap dinilai penting sebagai bentuk pengawasan publik agar pembangunan berjalan sesuai aturan, menghormati hak masyarakat adat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun, kritik tersebut diharapkan bersifat konstruktif dan tidak memicu polarisasi maupun stigma negatif terhadap Papua.
Sejumlah pengamat juga menilai pemerintah telah berupaya membangun pendekatan yang lebih humanis melalui program sosial, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kegiatan TNI yang lebih berorientasi pada pembangunan wilayah dan pelayanan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan Papua harus dilihat dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan, rasa aman, dan persatuan bagi masyarakat,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Polemik mengenai film Pesta Babi dinilai menjadi momentum evaluasi bersama agar pembangunan di Papua semakin inklusif dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Pemerintah pusat dan daerah disebut akan terus memperkuat dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat guna memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata.
Ke depan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan Papua melalui pendekatan kesejahteraan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan Papua yang aman, maju, dan sejahtera.
