Badan Gizi Nasional memperkuat tata kelola keamanan pangan dan perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Jayapura pada awal Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar sekaligus menjamin keselamatan kerja para relawan dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN Ranto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan pangan dan perlindungan tenaga kerja.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola keamanan pangan, serta mendorong setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, BGN juga meminta seluruh mitra untuk mendaftarkan pekerja dan relawan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan kerja. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPOM, serta pengelola SPPG guna memastikan standar layanan terpenuhi secara menyeluruh.
Kepala KPPG Jayapura Jimmy menyebut saat ini terdapat 81 SPPG yang beroperasi di Papua, dengan 79 di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ke depan, kami berharap seluruh SPPG di Papua dapat segera melengkapi sertifikasi yang masih berproses agar kualitas layanan MBG lebih optimal,” katanya.
Dari sisi pengawasan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua memastikan pendampingan dilakukan sejak tahap awal pembangunan dapur hingga operasional. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Ferry Maitindom menegaskan pentingnya standar sanitasi.
“Pengawasan dilakukan sejak tahap pembangunan, mulai dari kelayakan lokasi hingga kesiapan pengelola, serta mendorong seluruh SPPG melengkapi SLHS,” ujarnya.
Program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Dalam implementasinya, standar keamanan pangan dan perlindungan tenaga kerja menjadi isu krusial, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Papua.
Dari sisi dampak, penguatan standar ini diharapkan meningkatkan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat sekaligus meminimalkan risiko kesehatan. Selain itu, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai penting untuk memberikan jaminan sosial bagi relawan dan pekerja yang terlibat dalam program.
Sebagai tindak lanjut, BGN akan mempercepat proses sertifikasi seluruh SPPG yang belum memenuhi standar serta mendorong kepesertaan penuh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat pengawasan dan pendampingan guna memastikan program MBG berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.
