Depok — Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin imunisasi dasar di Indonesia dalam kondisi aman hingga 2026, termasuk stok vaksin campak yang diproyeksikan mencukupi hingga sembilan bulan ke depan. Kepastian ini disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dokter Andi Saguni dalam peringatan Pekan Imunisasi Dunia di Depok, Sabtu (2/5/2026), sebagai langkah menjaga perlindungan masyarakat dari penyakit menular.
Andi menegaskan pemerintah telah menghitung kebutuhan vaksin secara nasional dan memastikan tidak ada kekosongan stok, termasuk dukungan alat suntik.
“Kita pastikan aman sepanjang tahun, bahkan stok vaksin campak untuk sembilan bulan ke depan aman. Bahkan ada pengadaan lagi di paruh kedua,” ujarnya.
Ia menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan guna menjamin distribusi logistik imunisasi berjalan lancar.
“Sehingga tidak ada lagi kekurangan vaksin termasuk vaksin campak,” katanya.
Meski ketersediaan terjamin, Kemenkes mencatat cakupan imunisasi dasar lengkap pada 2025 baru mencapai 80,2 persen. Masih terdapat sekitar 960.000 anak yang tergolong zero-dose atau belum pernah menerima imunisasi sama sekali.
“Kita tidak boleh lengah karena risiko kejadian luar biasa seperti campak, difteri, atau pertusis bisa meningkat jika cakupan tidak optimal,” tegas Andi.
Dari sisi global, perwakilan World Health Organization Indonesia, dokter Olivia, menyebut imunisasi sebagai intervensi kesehatan paling efektif.
“Vaksin telah menyelamatkan lebih dari 150 juta jiwa di dunia. Ini adalah investasi kesehatan yang sangat cost-effective,” ujarnya.
Program imunisasi merupakan bagian dari strategi kesehatan nasional untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus meningkatkan cakupan imunisasi melalui kampanye nasional dan penguatan layanan kesehatan dasar.
Dari sisi dampak, ketersediaan vaksin yang terjamin memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mengakses layanan imunisasi tanpa hambatan. Namun, rendahnya cakupan di sebagian wilayah berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, sehingga upaya edukasi dan distribusi layanan tetap menjadi tantangan utama.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kesehatan akan memperkuat kampanye imunisasi, memperluas jangkauan layanan ke daerah dengan anak zero-dose, serta memastikan distribusi vaksin dan logistik berjalan merata. Pemerintah juga akan meningkatkan kolaborasi dengan organisasi internasional dan pemerintah daerah untuk mencapai target cakupan imunisasi yang lebih tinggi.
