JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan sekolah, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga fasilitas layanan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran dan merata kepada kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengatakan akurasi data menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Program MBG. Oleh karena itu, BGN tidak hanya mengandalkan integrasi data dari berbagai instansi, tetapi juga melakukan verifikasi langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai wali data, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin (2/6/2026).
Menurut Sony, proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa setempat. Pendataan mencakup seluruh kelompok sasaran program, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren.
Untuk meningkatkan transparansi, BGN juga membuka akses hasil validasi data kepada publik melalui sistem dasbor daring. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat memantau data penerima manfaat di wilayah masing-masing.
“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline yang telah disediakan,” kata Sony.
Data Awal Berasal dari Pendataan 2024
Sony menjelaskan bahwa basis data penerima manfaat yang digunakan saat ini berasal dari proses pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024. Pada tahap tersebut, pendataan melibatkan aparat kewilayahan dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat komando daerah sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.
Namun, pada masa awal pengumpulan data, BGN masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran operasional. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi formal lintas instansi belum dapat berjalan secara optimal.
Meski demikian, BGN kini terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan guna menyempurnakan basis data penerima manfaat.
Fondasi Penting Keberhasilan Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Keakuratan data dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program karena menentukan ketepatan distribusi layanan dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Dengan data yang valid, pemerintah dapat meminimalkan risiko penerima yang terlewat maupun tumpang tindih penerima manfaat.
Selain mendukung peningkatan kualitas gizi, validasi data yang kuat juga berperan dalam memastikan pemerataan layanan hingga ke daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
BGN menargetkan proses validasi yang melibatkan sekolah, posyandu, pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah daerah dapat menghasilkan basis data yang lebih akurat hingga tingkat akar rumput. Data tersebut selanjutnya akan menjadi landasan utama dalam pengembangan dan perluasan cakupan Program MBG secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
