Progres Fisik Capai 62,63 Persen, Kendala Arus Kas Jadi Sorotan
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) turun tangan membantu kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kendala arus kas yang dihadapi sejumlah kontraktor agar target penyelesaian 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II pada Juli 2026 dapat tercapai.
Permintaan itu disampaikan menyusul adanya ketimpangan antara progres fisik dan progres keuangan proyek. Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 titik telah mencapai progres fisik 62,63 persen, sementara realisasi keuangan baru berada di angka 41,76 persen. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan likuiditas penyedia jasa dan menghambat percepatan pembangunan di lapangan.
“Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara. Tujuannya agar tidak ada pekerjaan yang terhenti hanya karena masalah administratif pendanaan,” ujar Dody dalam keterangan resminya.
Menurut Dody, sinergi dengan Danantara menjadi penting karena lembaga tersebut kini memegang peran strategis dalam pengelolaan investasi dan aset negara. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap perbankan BUMN dapat memberikan skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi kontraktor yang sedang mengerjakan proyek Sekolah Rakyat.
Kementerian PU menargetkan seluruh lokasi Sekolah Rakyat Tahap II dapat berfungsi penuh pada Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Untuk memastikan target tersebut tercapai, pemerintah menerapkan sejumlah langkah percepatan, antara lain penambahan jam kerja menjadi tiga shift selama 24 jam, pelibatan personel Zeni TNI pada proyek yang mengalami keterlambatan signifikan, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berasrama gratis yang mengintegrasikan layanan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan pemenuhan gizi.
Berdasarkan data Kementerian PU per 25 Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II telah menyerap sebanyak 71.579 tenaga kerja di berbagai daerah. Angka tersebut menunjukkan kontribusi proyek terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.
Selain fokus pada penyelesaian Tahap II, pemerintah juga mulai mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III yang mencakup 107 lokasi baru. Namun, Dody mengingatkan bahwa tantangan utama pada tahap berikutnya adalah kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi daerah.
Ia meminta pemerintah daerah, dengan dukungan Kantor Staf Presiden dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, segera menuntaskan status kepemilikan lahan, dokumen lingkungan hidup, serta persyaratan administrasi lainnya agar proses lelang dapat segera dimulai.
“Kami berharap siswa-siswi yang saat ini berada di Sekolah Rakyat rintisan dapat segera pindah ke bangunan permanen pada tahun ajaran 2027 mendatang,” kata Dody.
Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan berkualitas. Dengan tersedianya fasilitas pendidikan berasrama yang lebih memadai, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia dapat meningkat sekaligus mendukung agenda pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah akan terus mengawal penyelesaian 93 proyek Tahap II hingga siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026 serta mempercepat pemenuhan persyaratan lahan untuk pembangunan 107 lokasi Sekolah Rakyat Tahap III yang ditargetkan selesai secara permanen pada Juni 2027.
