JAKARTA, 5 Mei 2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dikeluarkan dari sekolah akibat kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menegaskan informasi tersebut tidak benar dan merupakan kesalahpahaman yang telah ditangani oleh pihak sekolah.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyatakan siswa yang dimaksud hingga kini masih tercatat sebagai peserta didik aktif di SDN 01 Banjaranyar. “Kejadian di SDN 01 Banjaranyar mengenai siswa yang dikeluarkan karena kritis terhadap MBG itu tidak benar,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Ia menambahkan, persoalan yang terjadi berawal dari kesalahpahaman terkait anggaran program MBG, khususnya pada periode bulan puasa. “Hingga saat ini, tidak ada siswa yang dikeluarkan. Siswa tersebut masih berstatus peserta didik. Masalah tersebut sudah diselesaikan oleh pihak sekolah dengan memberikan edukasi kepada wali siswa mengenai pagu anggaran MBG,” tegasnya.
Menurut BGN, orang tua siswa sempat mengira harga paket MBG mencapai Rp15.000 per porsi. Padahal, tarif yang berlaku adalah Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Pihak sekolah telah memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi tersebut, namun siswa yang bersangkutan tidak kembali bersekolah setelah pertemuan tersebut.
Situasi kemudian berkembang di media sosial setelah muncul tudingan adanya perundungan oleh pihak sekolah. BGN menyebut sekolah telah berupaya membujuk siswa dan orang tuanya untuk kembali, namun belum membuahkan hasil. Kasus ini kemudian bergulir ke ranah hukum setelah mediasi melalui dinas pendidikan tidak mencapai kesepakatan.
Pihak sekolah, lanjut BGN, telah menjalani pemeriksaan di kepolisian setempat sebanyak enam kali, dengan fokus pada dugaan perundungan, bukan terkait kritik terhadap program MBG. Pada 2 Mei 2026, pemeriksaan kembali dilakukan, dan pada 4 Mei 2026 pihak sekolah bertemu dengan kuasa hukum serta pihak terkait untuk melanjutkan proses penyelesaian.
Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengadaan pangan lokal. Dalam implementasinya, program ini melibatkan sekolah, pemerintah daerah, serta penyedia layanan makanan dengan standar anggaran tertentu.
Dari sisi dampak, polemik ini mencerminkan pentingnya transparansi informasi dan komunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam pelaksanaan program publik. Kesalahpahaman terkait anggaran dan mekanisme program berpotensi memicu persepsi negatif di masyarakat jika tidak ditangani secara cepat dan tepat.
Ke depan, BGN menyatakan akan memperkuat sosialisasi program MBG, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, serta memastikan setiap pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
