BATAM — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melalui Komando Armada Republik Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan mineral ilegal di wilayah Batam, Kepulauan Riau, yang diduga melanggar aturan kepabeanan dan tata niaga ekspor mineral dan batu bara (minerba).
Panglima Koarmada RI, Denih Hendrata, mengatakan operasi penggagalan tersebut dilakukan oleh KRI Kujang-642 BKO Guskamla Koarmada I pada Minggu, 17 Mei 2026.
“Dari hasil pendalaman, ditemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan tata niaga ekspor minerba yang berpotensi merugikan negara serta mengancam kedaulatan pengelolaan sumber daya alam nasional,” ujar Denih di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Pengungkapan kasus bermula dari informasi terkait adanya kontainer yang diduga memuat mineral ilegal di wilayah Batam. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel KRI Kujang-642 langsung melakukan penelusuran dan pemeriksaan di lapangan.
Sebanyak 25 kontainer diperiksa petugas. Dari jumlah tersebut, 15 kontainer dibuka untuk dilakukan pencocokan antara isi barang dengan dokumen pengiriman.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan pengiriman mineral yang akan diekspor secara ilegal. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Peninjauan langsung terhadap barang bukti dilakukan oleh Kepala Staf Umum TNI Richard Taruli H. Tampubolon bersama Panglima Koarmada RI dan Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Batam pada Selasa (26/5/2026).
Richard menegaskan penggagalan tersebut menjadi bukti keseriusan TNI AL dalam memberantas praktik penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut.
Ia menyebut penyelundupan mineral, khususnya rare earth atau logam tanah jarang, menjadi salah satu perhatian serius pemerintah selain penyelundupan sumber daya alam lainnya.
“Penyelundupan mineral, khususnya rare earth, menjadi salah satu perhatian pemerintah selain penyelundupan sumber daya alam lainnya,” kata Richard.
TNI juga memastikan akan terus memperkuat pengawasan di seluruh wilayah perairan Indonesia guna menekan praktik penyelundupan yang dinilai merugikan negara dan mengancam pengelolaan sumber daya alam nasional.
