NGANJUK — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo mengaku banyak menerima aspirasi langsung dari masyarakat kecil, terutama petani dan keluarga prasejahtera, yang meminta agar program MBG tidak dihentikan karena dinilai sangat membantu kebutuhan pangan keluarga.
“MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani (bilang), pak, tolong MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya dan keluarga saya,” ujar Prabowo.
Presiden mengakui pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tata kelola distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung di berbagai daerah.
Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita akan tertibkan masalah-masalahnya, tetapi program ini harus terus berjalan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Prabowo.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.
Pemerintah sebelumnya menargetkan puluhan juta penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Data pemerintah menunjukkan hingga pertengahan Mei 2026, jutaan penerima manfaat telah terlayani meskipun sebagian fasilitas pendukung masih dalam tahap pembenahan, termasuk sertifikasi higienitas dan pengawasan operasional dapur MBG.
Program tersebut juga dinilai memiliki dampak ekonomi terhadap masyarakat karena melibatkan rantai pasok pangan lokal, koperasi desa, petani, peternak, hingga pelaku usaha mikro dalam penyediaan bahan makanan.
Selain aspek gizi, pemerintah menilai MBG menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting nasional.
Namun di sisi lain, pelaksanaan program juga mendapat sorotan terkait kesiapan tata kelola, pengawasan keamanan pangan, serta kapasitas distribusi di sejumlah daerah.
Pemerintah menyatakan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG akan terus dilakukan secara bertahap guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program-program berbasis kesejahteraan rakyat tersebut.
