JAKARTA — Pemerintah menegaskan program modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional, termasuk kedatangan enam jet tempur Rafale dari Prancis, telah dirancang tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penguatan sektor pertahanan tetap berjalan seiring pembiayaan program prioritas nasional lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur.
Enam pesawat tempur Rafale yang diterima Presiden Prabowo Subianto pada Senin (18/5/2026) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menjadi tahap awal dari kontrak pembelian total 42 unit Rafale yang ditandatangani Indonesia dan Prancis pada 2022. Selain Rafale, pemerintah juga menerima dua unit Airbus A400M MRTT, radar GCI GM403, rudal Meteor, serta Smart Weapon Hammer.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penguatan pertahanan nasional telah diperhitungkan dalam kerangka fiskal negara dan tidak akan melanggar batas defisit APBN yang dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ada, tahun depan juga kita anggarkan juga cukup-cukup signifikan. Tapi kalau Anda tanya jumlahnya, kan rahasia juga. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, peningkatan anggaran pertahanan menjadi langkah strategis pemerintah di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan dinamika keamanan kawasan.
“Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan sudah dianggarkan juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa kata Bapak Presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita,” katanya.
Pengadaan Rafale merupakan bagian dari strategi modernisasi TNI yang dirancang sejak Presiden Prabowo Subianto masih menjabat Menteri Pertahanan. Jet tempur generasi 4.5 produksi Dassault Aviation tersebut memiliki kemampuan multi-role, mulai dari superioritas udara, serangan darat, hingga peperangan elektronik.
Indonesia juga mengakuisisi sistem persenjataan pendukung seperti rudal beyond visual range (BVR) Meteor yang memiliki jangkauan sekitar 200 kilometer serta munisi presisi AASM Hammer untuk mendukung kemampuan tempur jarak jauh dan serangan presisi.
Selain memperkuat armada tempur, pemerintah juga menerima Airbus A400M MRTT yang memiliki kemampuan angkut strategis sekaligus pengisian bahan bakar di udara. Fitur tersebut dinilai penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah membentang lebih dari 5.000 kilometer dari barat hingga timur.
Analis pertahanan Tasha Imansyah menilai masuknya Rafale dan radar GM403 menjadi langkah besar dalam modernisasi pertahanan udara nasional.
“Masuknya Rafale dan radar GM403 jelas merupakan lompatan besar dan langkah awal yang sangat baik,” ujarnya.
Namun demikian, Tasha menilai daya tangkal pertahanan udara Indonesia belum akan optimal apabila seluruh ekosistem pertahanan belum terintegrasi secara menyeluruh. Menurut dia, Indonesia masih membutuhkan pesawat tanker murni berkapasitas besar dan Airborne Early Warning and Control (AEW&C) untuk memperkuat kemampuan pengawasan udara dan radius operasi tempur.
“Tanpa kedua enabler murni ini, radius tempur dan situational awareness Rafale tidak akan maksimal,” katanya.
Pemerintah juga menerima radar GCI GM403 sebagai bagian dari target pengadaan 25 radar nasional guna memperkuat Sistem Pertahanan Udara Nasional. Radar tersebut dirancang untuk mendeteksi ancaman udara jarak jauh sekaligus membantu proses intersepsi pesawat tempur.
Meski demikian, tantangan interoperabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan besar bagi TNI AU. Indonesia saat ini mengoperasikan beragam platform dari berbagai negara seperti F-16 Amerika Serikat, Sukhoi Rusia, Hawk Inggris, T-50 Korea Selatan, hingga Rafale Prancis.
“Mengoperasikan terlalu banyak jenis platform dari negara produsen berbeda menciptakan beban logistik dan biaya perawatan yang sangat tinggi,” ujar Tasha.
Menurut dia, pemerintah perlu mulai melakukan standardisasi platform secara bertahap agar biaya operasional dan pemeliharaan alutsista lebih efisien dalam jangka panjang.
Modernisasi pertahanan Indonesia juga terjadi di tengah percepatan penguatan militer negara-negara Asia Tenggara. Singapura telah mengoperasikan F-35 dan F-15SG generasi terbaru, Thailand memperkuat armada Gripen dengan airborne early warning system, sementara Malaysia dan Vietnam terus meningkatkan kemampuan tempur udaranya.
Dalam konteks tersebut, masuknya Rafale dinilai menjadi bagian dari reposisi strategis Indonesia untuk menjaga keseimbangan kekuatan kawasan sekaligus memperkuat perlindungan wilayah udara nasional.
Selain dampak terhadap pertahanan, pengadaan Rafale juga diharapkan memberi efek ekonomi melalui transfer teknologi dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Pemerintah didorong memastikan industri nasional memperoleh akses pemeliharaan tingkat berat dan pengembangan teknologi pertahanan secara mandiri.
Ke depan, pemerintah menyatakan modernisasi alutsista akan terus dilanjutkan secara bertahap melalui penguatan armada udara, laut, dan darat, termasuk integrasi sistem radar nasional serta pengembangan kemampuan industri pertahanan domestik sebagai bagian dari strategi jangka panjang pertahanan Indonesia.
