JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta kalangan akademisi untuk mengambil peran lebih aktif dalam pembangunan nasional dengan membentuk satuan tugas (Satgas) atau kelompok kerja yang beranggotakan guru besar, dosen, peneliti perguruan tinggi, serta peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Langkah tersebut bertujuan memperkuat kebijakan pemerintah melalui pendekatan berbasis sains, teknologi, dan riset.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 yang diikuti sekitar 2.600 rektor, dekan, guru besar, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan bahwa Presiden menginginkan terbentuknya forum kolaboratif yang dapat bekerja bersama kementerian teknis dalam mengkaji berbagai persoalan strategis nasional sekaligus memberikan rekomendasi ilmiah yang aplikatif.
“Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang berisi guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk mengkaji lebih lanjut berbagai isu strategis bersama kementerian teknis,” ujar Brian.
Menurutnya, pembentukan kelompok kerja tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan pemerintah melalui pemanfaatan keahlian akademik secara lebih terintegrasi.
Selama penyelenggaraan sarasehan yang berlangsung selama tiga hari, berbagai kementerian telah memaparkan program prioritas dan tantangan yang dihadapi. Melalui forum tersebut, para akademisi diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, hasil penelitian, serta solusi berbasis ilmu pengetahuan guna mendukung penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada penguasaan sains, teknologi, riset, dan inovasi. Oleh karena itu, seluruh potensi intelektual nasional diharapkan dapat bersinergi dalam mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju.
Brian menyampaikan bahwa Presiden menilai perguruan tinggi merupakan pusat berkumpulnya sumber daya manusia terbaik bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa perguruan tinggi adalah tempat berkumpulnya orang-orang terpintar di Indonesia. Potensi tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membantu percepatan pembangunan nasional,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan akademik (academic freedom) di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari tradisi ilmiah yang harus dihargai selama diarahkan untuk menghasilkan solusi terbaik bagi kepentingan bangsa.
Pemerintah mendorong agar berbagai gagasan, kritik konstruktif, dan hasil penelitian dapat terus dikembangkan melalui diskusi ilmiah yang objektif sehingga mampu memperkuat kualitas pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Pembentukan satgas akademik ini dipandang sebagai salah satu langkah untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan dunia riset dalam mewujudkan kebijakan yang lebih berbasis bukti (evidence-based policy). Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai sektor, seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan, teknologi, pendidikan, hilirisasi industri, hingga transformasi digital.
Melalui sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan komunitas ilmiah, diharapkan berbagai hasil penelitian tidak hanya berhenti pada publikasi akademik, tetapi dapat diimplementasikan menjadi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat daya saing nasional, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
