LANGGUR — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan Program Sekolah Rakyat segera hadir di daerah tersebut dengan kuota awal sebanyak 300 siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA.
Program nasional tersebut diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah dari keluarga miskin dan kurang mampu.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara Titus Betaubun mengatakan seluruh biaya pendidikan peserta akan ditanggung negara, termasuk fasilitas asrama hingga pendampingan setelah lulus sekolah.
“Anak-anak ini akan diasramakan, sekolah gratis sampai tamat, bahkan diarahkan hingga memiliki pekerjaan,” ujar Titus di Langgur, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, Kabupaten Maluku Tenggara masuk dalam tahap ketiga pelaksanaan Program Sekolah Rakyat secara nasional dengan target realisasi pada Oktober 2026.
Saat ini, pemerintah daerah telah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif, termasuk uji laboratorium lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Seleksi Berdasarkan DTSEN
Titus menjelaskan penerimaan peserta didik dilakukan secara selektif menggunakan acuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang benar-benar putus sekolah dan berasal dari keluarga miskin.
“Data harus sesuai DTSEN. Jika tidak masuk kategori yang telah ditentukan, maka tidak dapat diakomodasi,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang validasi lapangan bagi warga yang dinilai layak menerima manfaat namun belum tercantum dalam basis data nasional.
Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem
Selain penguatan sektor pendidikan, Pemkab Maluku Tenggara juga mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem dengan fokus pada wilayah rentan, khususnya kawasan Kei Besar.
Dua kecamatan yang menjadi prioritas awal yakni:
- Kecamatan Kei Besar Utara Timur
- Kecamatan Kei Besar Utara Barat
Pemerintah daerah menerapkan pendekatan verifikasi langsung hingga tingkat rumah tangga guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Arahan Bupati sangat jelas, tentukan kecamatannya, desanya, rumahnya, dan KK-nya. Empat variabel ini yang akan diverifikasi,” kata Titus.
Tantangan Wilayah Kepulauan
Pemkab Maluku Tenggara mengakui kondisi geografis wilayah kepulauan masih menjadi tantangan utama dalam distribusi bantuan sosial dan validasi data penerima manfaat.
Keterbatasan transportasi laut dan cuaca buruk kerap menghambat pelayanan sosial ke wilayah terpencil.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah mengusulkan dukungan fasilitas transportasi laut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia guna memperkuat pelayanan sosial di kawasan kepulauan.
Selain itu, seluruh bantuan sosial dari organisasi perangkat daerah ke depan diwajibkan menggunakan basis data DTSEN agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalahan sasaran penerima bantuan.
