PADANG – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendataan, tetapi juga bergantung pada strategi komunikasi publik yang efektif. Menurutnya, sosialisasi yang tepat sasaran diperlukan untuk meluruskan berbagai disinformasi yang berkembang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat agar memberikan data secara jujur kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
Pernyataan tersebut disampaikan Hetifah kepada Parlementaria di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026). Ia menilai masih terdapat berbagai informasi yang keliru mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026, khususnya yang beredar melalui media sosial, sehingga perlu segera diluruskan melalui edukasi yang lebih masif.
“Ada misalnya disinformasi terkait dengan bagaimana dampak dari sensus yang mungkin tidak sepenuhnya benar di media-media termasuk media sosial yang mungkin perlu diluruskan,” ujar Hetifah.
Menurut Hetifah, komunikasi publik yang baik akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat saat mengikuti sensus. Dengan meningkatnya kepercayaan responden, data yang dikumpulkan BPS diharapkan mampu menggambarkan kondisi ekonomi nasional secara lebih akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
“Sehingga nanti mereka yang mungkin akan menjadi pemberi informasi itu merasa lebih tenang, nyaman dan juga bisa memberikan data-data yang jujur apa adanya,” katanya.
Ia menjelaskan masih terdapat pelaku usaha yang khawatir data yang disampaikan dalam sensus akan memengaruhi besaran pajak maupun menimbulkan konsekuensi administratif lainnya. Karena itu, pemerintah bersama BPS perlu terus memberikan penjelasan bahwa Sensus Ekonomi bertujuan menyediakan basis data yang komprehensif guna mendukung penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, bukan sebagai instrumen penetapan kewajiban perpajakan.
“Mungkin ada yang menganggap bahwa sensus ekonomi ini nanti akan mempengaruhi nilai pajak yang harus mereka bayar atau juga mungkin terkait dengan berbagai hal lainnya yang dikhawatirkan oleh mereka. Nah ini yang mungkin perlu disosialisasikan lebih gencar kembali bahwa sensus ini pada akhirnya justru akan membuat kebijakan menjadi lebih tepat bagi para pelaku ekonomi,” ujarnya.
Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang secara berkala dilaksanakan untuk memotret perkembangan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Data yang dihasilkan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, memperkuat iklim investasi, meningkatkan daya saing usaha, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Penguatan komunikasi publik dinilai akan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan semakin tingginya partisipasi responden dan meningkatnya kualitas data, pemerintah akan memiliki dasar yang lebih akurat dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga penyaluran berbagai kebijakan yang lebih efektif sesuai kondisi riil di lapangan.
Ke depan, Hetifah mendorong pemerintah dan BPS untuk memperluas sosialisasi melalui berbagai media dengan metode yang lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat. Ia juga mengapresiasi dedikasi seluruh petugas Sensus Ekonomi 2026 yang terus bekerja secara profesional di tengah tantangan penyebaran disinformasi, sehingga diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.
