JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah narasi viral yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan yang mengatasnamakan dirinya terkait dugaan pembagian dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden. Nanik menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks dan tidak pernah berasal dari pernyataan resmi dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya, Sabtu (13/6/2026).
Nanik menyatakan bahwa pesan yang beredar merupakan bentuk disinformasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Ia memastikan tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam narasi viral tersebut.
“Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan,” ujar Nanik kepada wartawan.
Menurut Nanik, maraknya penyebaran informasi palsu yang mencatut nama pejabat publik menjadi tantangan tersendiri di era digital. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
BGN menegaskan seluruh informasi resmi terkait kebijakan maupun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis hanya disampaikan melalui saluran komunikasi resmi lembaga, baik melalui siaran pers, situs resmi, maupun akun media sosial yang telah terverifikasi.
Pernyataan klarifikasi ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Program MBG yang saat ini sedang menjalani proses penataan ulang tata kelola. Dalam beberapa pekan terakhir, program tersebut menjadi sorotan setelah muncul berbagai isu terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), evaluasi insentif dapur MBG, hingga penyelidikan dugaan penyimpangan tata kelola yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Sebagai program prioritas nasional, MBG memiliki cakupan penerima manfaat yang luas dengan target menjangkau jutaan pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya di seluruh Indonesia. Karena itu, penyebaran informasi yang tidak akurat dinilai dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut.
Pengamat komunikasi publik menilai klarifikasi cepat dari lembaga pemerintah menjadi penting untuk mencegah berkembangnya disinformasi yang dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Di era digital, penyebaran informasi palsu dapat berlangsung sangat cepat dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Nanik menegaskan BGN akan tetap fokus menjalankan tugas dan program pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat pemerintah. Selain itu, lembaga yang dipimpinnya akan terus memperkuat komunikasi publik dan mengajak masyarakat untuk mengedepankan verifikasi informasi sebelum membagikannya di ruang digital.
“Kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia digital serta mengedepankan verifikasi informasi. BGN akan terus fokus menjalankan tugas dan program pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat yang diberikan pemerintah,” tutup Nanik.
