JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Hingga 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah masuk dalam program revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp16,9 triliun. Pada 2026, progres pelaksanaan program tersebut telah mencapai hampir 70 persen dan ditargetkan rampung menjelang tahun ajaran baru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan perkembangan tersebut usai memaparkan capaian program prioritas pendidikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka. Program revitalisasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung Asta Cita keempat Presiden yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia, pendidikan, sains, dan teknologi.
“Sebanyak 11.744 satuan pendidikan ditargetkan rampung pada Juli hingga Agustus 2026, sehingga gedung baru bisa segera digunakan pada awal tahun ajaran baru,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Mu’ti, program revitalisasi tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas melalui skema swakelola. Kebijakan tersebut memungkinkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sarana pendidikan, tetapi juga menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja lokal sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Selain pembangunan fisik sekolah, Kemendikdasmen juga mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan. Hingga saat ini, sebanyak 288.865 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah didistribusikan ke berbagai sekolah di Indonesia guna mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi dan memperluas akses pendidikan digital.
Di bidang peningkatan kesejahteraan guru, pemerintah melanjutkan kebijakan penyaluran langsung Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke rekening penerima. Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima tunjangan sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan, sementara guru non-ASN yang telah tersertifikasi memperoleh tunjangan Rp2 juta per bulan.
“Kebijakan ini adalah bentuk komitmen Presiden dalam menyederhanakan birokrasi agar manfaatnya langsung dirasakan oleh guru,” tegas Mu’ti.
Kemendikdasmen juga memperluas program peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Setelah memberikan beasiswa kepada 12.500 guru pada 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 dapat melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada 2026.
Program revitalisasi sekolah dan peningkatan kualitas guru merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menilai kualitas pendidikan dasar dan menengah menjadi fondasi utama dalam menghadapi bonus demografi dan persaingan global yang semakin ketat.
Dengan perbaikan infrastruktur sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, pemerintah berharap kualitas layanan pendidikan semakin merata di seluruh daerah. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah sekaligus meningkatkan kualitas lulusan yang siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
Ke depan, Kemendikdasmen akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah serta mempercepat distribusi perangkat pembelajaran digital. Pemerintah juga memastikan program peningkatan kompetensi guru berjalan sesuai target agar transformasi pendidikan nasional dapat terlaksana secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
