JAKARTA – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima sejumlah usulan dari Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Pemerintah Kota Banjar, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak konflik dengan satwa liar. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo didampingi jajaran pejabat Kementerian Sosial, sementara masing-masing pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan dan perkembangan program di wilayahnya.
Sabu Raijua Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat
Bupati Sabu Raijua, Karisman B. Riwu Kore, menyampaikan bahwa daerahnya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak 2025. Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan karena Sabu Raijua merupakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan jumlah masyarakat pada kelompok desil kesejahteraan rendah yang cukup besar.
Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare sebagai lokasi pembangunan. Namun, proses pelaksanaan masih menunggu penyelesaian administrasi dan hasil survei dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial meminta pemerintah daerah segera melengkapi dokumen terbaru melalui Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat agar proses pengusulan dapat terus dikawal dan diprioritaskan.
Banjar Usulkan Sekolah Rakyat dan Penguatan PPSE
Pemerintah Kota Banjar juga menyampaikan perkembangan usulan pembangunan Sekolah Rakyat dengan lokasi baru seluas 6,6 hektare yang telah memenuhi persyaratan. Dokumen usulan tersebut telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti oleh Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
Selain itu, Pemerintah Kota Banjar mengusulkan penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) agar keluarga penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan sosial, tetapi juga mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian ekonomi, serta peluang kerja.
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa kuota Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional memiliki batasan sehingga tidak seluruh keluarga dalam kelompok desil kesejahteraan rendah dapat langsung menjadi penerima. Namun demikian, pemerintah daerah tetap dapat mengusulkan warga yang memenuhi syarat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
Wakil Menteri Sosial menegaskan bahwa pemerintah ingin mendorong transformasi dari pola bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih produktif. Apabila kuota PPSE melalui APBN terbatas, pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha maupun lembaga filantropi untuk memperluas jangkauan program.
Indragiri Hilir Ajukan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Korban Konflik Satwa Liar
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan sekitar enam hektare yang telah dilengkapi akses dasar seperti jaringan listrik, air bersih, dan pembangunan jalan menuju lokasi. Pemerintah daerah berharap usulan tersebut dapat diproses pada tahap pembangunan berikutnya setelah melengkapi penjelasan teknis mengenai kondisi lahan.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mengangkat persoalan warga yang menjadi korban konflik dengan satwa liar saat mencari nafkah di kawasan pesisir maupun perkebunan.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Sosial menyatakan akan mempelajari mekanisme perlindungan dan pemberian bantuan sesuai ketentuan yang berlaku setelah menerima data serta usulan resmi dari pemerintah daerah.
Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah
Menutup pertemuan, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar setiap program sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, penguatan PPSE, serta berbagai program perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor.
Dengan kolaborasi yang semakin erat, pemerintah berharap berbagai usulan daerah dapat segera ditindaklanjuti sehingga manfaat program-program sosial dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
