JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan seluruh persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga sistem pembelajaran, siap menyambut pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin rapat koordinasi persiapan di Kantor Kementerian Sosial dengan membahas lima aspek utama, yakni kesiapan sarana dan prasarana, penetapan peserta didik, kesiapan guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan MPLS, serta dukungan anggaran penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan seluruh satuan kerja harus memastikan seluruh kebutuhan dasar sekolah telah terpenuhi sebelum tahun ajaran dimulai. Ia meminta setiap perkembangan pembangunan maupun kebutuhan yang belum terpenuhi dilaporkan secara rinci agar kendala dapat diselesaikan lebih awal dan tidak menghambat proses pembelajaran.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat masih berlangsung di 93 lokasi di berbagai daerah. Beberapa lokasi seperti Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu menunjukkan progres pembangunan paling cepat dan diharapkan menjadi acuan percepatan di daerah lainnya.
Menghadapi proses transisi dari Sekolah Rakyat rintisan menuju gedung permanen, Kemensos juga menyiapkan pendampingan melalui sentra dan balai Kemensos agar perpindahan dapat berlangsung tertib, efisien, serta menghindari pemborosan anggaran. Pemerintah menekankan bahwa setiap pengadaan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan dan mendukung kualitas layanan pendidikan.
Selain kesiapan infrastruktur, pemerintah juga mematangkan mekanisme penerimaan peserta didik. Di wilayah yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota, proses seleksi akan dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tertinggi.
Tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat dinilai menjadi indikator besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Evaluasi terhadap jumlah pendaftar akan menjadi dasar pemerintah dalam memperluas jangkauan program pada tahun-tahun berikutnya agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Pada aspek sumber daya manusia, Kemensos terus mempercepat proses rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan. Seluruh personel ditargetkan telah ditempatkan sebelum MPLS dimulai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan optimal sejak hari pertama.
Pelaksanaan MPLS juga dirancang mengedepankan pendekatan edukatif, humanis, dan ramah anak. Kegiatan difokuskan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, membangun semangat belajar, serta membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama tanpa praktik kekerasan maupun aktivitas yang memberatkan peserta didik.
Dalam mendukung pembentukan karakter, pemerintah juga memperkuat sinergi lintas kementerian. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan akan mendukung program pembinaan karakter melalui penugasan lima taruna di setiap Sekolah Rakyat. Sekitar 1.000 taruna dijadwalkan mulai bertugas pada awal Agustus 2026 selama kurang lebih satu minggu untuk membantu pembinaan disiplin, kepemimpinan, dan karakter siswa.
Melalui berbagai langkah persiapan tersebut, pemerintah menargetkan seluruh Sekolah Rakyat siap melaksanakan MPLS secara serentak pada 14 Juli 2026. Program ini diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter, disiplin, mandiri, serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung pembangunan Indonesia di masa depan.
