JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi kenaikan harga gas industri agar tidak membebani pelaku usaha sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah sedang melakukan pembahasan intensif bersama seluruh pemangku kepentingan guna memperoleh skema harga yang seimbang bagi industri.
Bahlil mengatakan pemerintah telah berdialog dengan asosiasi industri, serikat pekerja, serta PT Pertamina untuk merumuskan harga gas yang ideal sehingga sektor industri tetap mampu beroperasi secara kompetitif tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha maupun tenaga kerja.
“Kami sedang mencari jalan tengah agar industri tidak dibebani harga gas yang terlalu tinggi. Pembahasan terus dilakukan bersama seluruh pihak untuk mendapatkan solusi terbaik,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis.
Menurut Bahlil, kenaikan harga terutama terjadi pada industri yang tidak memperoleh fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sementara industri penerima HGBT masih mendapatkan harga khusus sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor-sektor strategis.
Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab meningkatnya harga gas adalah penurunan produksi sejumlah lapangan gas, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat pasokan harus dipenuhi melalui Liquefied Natural Gas (LNG) yang dikirim dari wilayah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan, sehingga menambah biaya transportasi dan distribusi.
Pemerintah menilai kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak berdampak pada keberlangsungan industri nasional, terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Perhatian pemerintah juga muncul setelah adanya laporan mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu pekerja akibat kenaikan biaya energi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR siap membantu proses mitigasi dan telah berkoordinasi dengan PT Pertamina serta perwakilan serikat pekerja untuk mencari penyelesaian bersama.
Menurut Dasco, komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja perlu terus diperkuat agar aktivitas industri tetap berjalan dan potensi PHK dapat dicegah sedini mungkin.
Langkah koordinasi lintas kementerian, DPR, pelaku industri, dan BUMN energi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan investasi, daya saing industri nasional, serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Pemerintah berharap kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu menjaga stabilitas sektor industri sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
