JAKARTA, 4 Mei 2026 — Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sekaligus Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan proyek pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara Jawa akan dibagi ke dalam 15 segmen dan dikerjakan secara paralel. Proyek ini akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta investasi dari pihak swasta, dengan tahap awal difokuskan di wilayah rawan seperti Jakarta dan Semarang.
Didit menyampaikan pembagian segmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan proyek yang dinilai mendesak. “Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Panturan Jawa. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel,” ujar Didit dalam konferensi pers Kick Meeting Giant Sea Wall di Jakarta.
Ia menjelaskan, wilayah Teluk Jakarta, Semarang, dan kawasan pesisir Jawa Tengah bagian utara menjadi prioritas tahap awal. Hal ini didasarkan pada tingkat penurunan muka tanah (land subsidence) yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, serta tingginya nilai aset ekonomi yang perlu dilindungi. “Penurunan muka tanah di Jakarta dan Semarang mencapai sekitar 20 cm per tahun, yang dipicu oleh penyedotan air tanah dan aktivitas industri yang intensif,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pengendalian banjir di kawasan Pantura tidak dapat dilakukan secara parsial. “Penanganan banjir Pantura membutuhkan integrasi dari hulu ke hilir, dari darat ke laut, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Proyek Giant Sea Wall merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam mengatasi banjir rob, abrasi pantai, serta dampak perubahan iklim di kawasan pesisir utara Jawa. Selama satu dekade terakhir, sejumlah wilayah Pantura mengalami peningkatan frekuensi banjir rob yang berdampak pada permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur vital.
Data menunjukkan, penurunan muka tanah yang signifikan di kota-kota pesisir seperti Jakarta dan Semarang memperparah risiko banjir, terutama saat pasang laut tinggi. Selain itu, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim turut meningkatkan urgensi pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir berskala besar.
Pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan akan memberikan dampak luas bagi masyarakat, termasuk perlindungan kawasan permukiman dan industri, peningkatan ketahanan ekonomi pesisir, serta pengurangan risiko bencana. Namun demikian, proyek ini juga memerlukan pengelolaan yang cermat terkait dampak lingkungan dan sosial, termasuk potensi perubahan ekosistem laut dan relokasi warga di sejumlah titik pembangunan.
Ke depan, pemerintah akan memulai tahap perencanaan teknis rinci di masing-masing segmen, termasuk studi kelayakan dan penentuan skema pembiayaan campuran antara APBN dan investasi swasta. Pelaksanaan konstruksi ditargetkan berjalan bertahap dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan efektivitas proyek dalam jangka panjang.
