Zulhas Siapkan Skema Penyerapan Ikan Nelayan untuk Program MBG, Harga Tangkapan Dijamin Stabil

BANYUWANGI — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan skema penyerapan hasil tangkapan nelayan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menjaga stabilitas harga ikan di tingkat nelayan.

Skema tersebut disampaikan Zulhas saat berdialog dengan sekitar 120 nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Lateng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (14/5/2026). Dalam kegiatan itu, Zulhas didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono.

“Jadi nelayan nanti punya kepastian keuntungan. Jangan sampai capek-capek melaut, setelah sampai di darat harganya nggak jelas berapa ikan itu dibeli,” kata Zulhas.

Menurut dia, pemerintah sedang membangun ekosistem pendukung bagi nelayan melalui fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi cold storage, pabrik es, koperasi, hingga sarana distribusi hasil tangkapan. Fasilitas tersebut disiapkan agar nelayan tidak lagi terpaksa menjual ikan dengan harga murah ketika produksi melimpah.

“Itu agar nelayan punya daya tawar yang tinggi ya. Selama ini melaut ikannya begitu di darat ditawar berapa, kalau nggak dijual kan bisa busuk,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan, hasil tangkapan yang belum terserap pasar nantinya dapat disimpan terlebih dahulu di fasilitas pendingin. Apabila harga pasar masih rendah, ikan tersebut akan dibeli oleh SPPG untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG yang dijalankan pemerintah.

'“Nanti kalau semua sudah jadi, kalau ikan nelayan dapat banyak dan harganya turun bisa disimpan dulu. Kalau masih nggak dibeli juga, nanti SPPG yang beli ikannya. Sudah kita atur begitu. Sehingga nelayan punya kepastian harga,” katanya.

Pemerintah menilai pola tersebut dapat memperkuat posisi tawar nelayan sekaligus menjaga rantai pasok pangan bergizi nasional. Selain meningkatkan konsumsi protein masyarakat, skema itu juga diharapkan mampu menekan fluktuasi harga hasil laut saat panen raya.

Zulhas mencontohkan mekanisme serupa yang telah diterapkan pemerintah pada sektor pertanian melalui penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

“Gabah kita jamin Rp6.500, kalau nggak harga segitu gabah bisa dibeli Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Rencana tersebut mendapat respons positif dari kalangan nelayan. Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Sumber Laut Lateng menyebut selama ini harga ikan sering jatuh ketika hasil tangkapan meningkat karena lemahnya posisi tawar nelayan terhadap pengepul.

“Menteri kan menyampaikan bahwa nelayan itu akan dibikinkan standar harga, kemudian ikan-ikannya bisa diserap di SPPG. Kalau bagi nelayan, pasti kami senang kalau memang ada seperti itu, ekonomi nelayan mestinya meningkat,” ujarnya.

Selain kepastian harga, nelayan juga meminta dukungan fasilitas tambahan seperti SPBU khusus nelayan untuk membantu menekan biaya operasional melaut yang selama ini cukup tinggi.

Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi pesisir dan ketahanan pangan nasional. Ke depan, pemerintah akan memperluas pembangunan fasilitas pendukung nelayan sekaligus memperkuat integrasi hasil perikanan dengan program MBG agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.