Indonesia-Jerman Percepat Investasi EBT dan Jaringan Listrik
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 23 Agu 2026, 20.28

JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama untuk mempercepat investasi energi baru dan terbarukan (EBT) serta modernisasi jaringan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah risiko gejolak pasokan dan harga energi global.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW), yang mempertemukan pemimpin kedua negara, inovator, dan pakar energi global. Indonesia juga menjalankan Program Mandatori Biofuel B-50 untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Target Bauran dan Potensi EBT
Pemerintah menargetkan porsi EBT dalam bauran energi mencapai 18 persen hingga 21 persen pada 2026. Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 3.687 gigawatt (GW), yang terdiri atas energi surya 3.294 GW, tenaga air 95 GW, angin 155 GW, energi laut 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 24 GW.
Pemanfaatan potensi tersebut saat ini baru mencapai 16,278 GW atau kurang dari 0,5 persen. Yuliot menilai keahlian kolektif dan komitmen bersama diperlukan untuk membuka peluang baru, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendukung masa depan energi Indonesia.
Ketegangan di Timur Tengah dan gangguan pada rute transit minyak utama di Selat Hormuz dinilai dapat memengaruhi harga, pasokan energi, dan biaya logistik. Kondisi itu juga berpotensi meningkatkan inflasi, menambah beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui subsidi energi, serta memengaruhi daya beli masyarakat.
B-50 dan Manfaat Ekonomi
Program Mandatori Biofuel B-50 telah dijalankan sejak 1 Juli 2026. Program ini diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp170 triliun, menghasilkan nilai tambah industri minyak kelapa sawit mentah atau CPO sebesar Rp23,5 triliun, dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja.
Pelaksanaan B-50 juga diproyeksikan menekan emisi gas rumah kaca sebesar 44,5 juta ton CO2. Kebijakan tersebut dijalankan bersamaan dengan percepatan pengembangan EBT untuk memperkuat pemanfaatan sumber energi dalam negeri.
Dukungan Jerman Lebih dari 2,3 Miliar Euro
Menteri Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Reem Alabali Radovan mengatakan kedua negara akan memperkuat investasi energi terbarukan, perluasan jaringan listrik, dan kemitraan dengan dunia usaha. Dalam beberapa tahun mendatang, Jerman ingin memperluas kerja sama ekonomi dengan Indonesia secara terarah dan meningkatkan investasi swasta pada sektor tersebut.
Kerja sama energi Indonesia-Jerman yang didukung BMZ dan International Climate Initiative (IKI) telah mencatat komitmen dukungan kumulatif lebih dari 2,3 miliar euro. Dukungan itu mencakup bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan investasi modal untuk mendukung target Net Zero Emission sektor energi pada 2060 serta peta jalan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Kolaborasi kedua negara juga meliputi perdagangan dan investasi pada industri hijau serta penyelesaian perundingan I-EU CEPA. Peluang investasi turut mencakup ekosistem kendaraan listrik, industri semikonduktor, pengolahan mineral penting, dan jaringan listrik pintar atau smart grid.
Penguatan kerja sama tersebut diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi energi dalam negeri dan menjaga ketahanan energi. Pemerintah juga menempatkannya sebagai bagian dari peralihan menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Alokasi Dana Desa Rp77 Triliun Ditargetkan Perkuat Pengembangan Kopdes
JAKARTA, 22 AGUSTUS 2026 — Pemerintah memproyeksikan alokasi Dana Desa mencapai Rp77 triliun pada tahun anggaran 2027 guna mempercepat transformasi ekonomi dan penguatan kapasitas usaha Koperasi Desa (Kopdes) M

Dinas Perikanan Nunukan Evaluasi Pemanfaatan Aset UPR Perkuat Budidaya Ikan
NUNUKAN, 23 AGUSTUS 2026 — Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset Unit Perbenihan Rakyat (UPR) di Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kal

Pemprov Papua Selatan Pastikan Pembangunan Akses Jalan di Kampung Koa
MERAUKE, 20 AGUSTUS 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan pembangunan ruas jalan penghubung di Kampung Koa, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, segera dikerjakan guna membuka keterisolasian wilayah
