Wamenko Polkam: Cadangan Beras Nasional Kuat, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan cadangan beras dan kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus dalam Rapat Pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Lodewijk mengatakan pemerintah saat ini terus mengarahkan berbagai kebijakan untuk memperkokoh ketahanan pangan, salah satunya dengan menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah dalam jumlah yang memadai sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai tantangan, termasuk potensi dampak fenomena El Nino.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kebijakan pemerintah sedang menuju ke sana. Yang jelas beras sudah kita masuk pada ketahanan pangan, kita sudah punya stok 5 juta ton untuk cadangan," kata Lodewijk.

Menurutnya, pemerintah terus memantau kecukupan stok pangan nasional. Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan cadangan beras tetap mencukupi dalam menghadapi potensi El Nino beberapa bulan ke depan.

Lodewijk menambahkan, berdasarkan penjelasan Bulog, stok beras nasional masih berada pada tingkat yang aman sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi ketahanan pangan. Ia menegaskan setiap langkah pengelolaan cadangan pangan dilakukan secara cermat agar tetap efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Indonesia telah mencatatkan perkembangan positif di sektor pangan dengan tidak melakukan impor beras selama satu tahun terakhir. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Segala yang menyangkut petani, kita berpihak terus sama mereka. Tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta, 2025 nggak impor lagi, kita surplus 4,2 juta ton," ujar Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung petani mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, kondisi tersebut juga tercermin dari sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan perbaikan di sektor pertanian.

Zulkifli menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) untuk komoditas padi dan jagung meningkat dari 116 menjadi 127 sepanjang 2025. Peningkatan tersebut dinilai mencerminkan membaiknya tingkat kesejahteraan petani seiring dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat produksi dan menjaga stabilitas sektor pangan.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan beras yang memadai, dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian, serta berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim dan dinamika pangan global.