Waka MPR Dorong Imunisasi Dasar Lengkap, Kasus Campak Tembus 8.372 pada Awal 2026

JAKARTA, 27 Maret 2026 — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, mengingatkan pentingnya konsistensi pemenuhan imunisasi dasar lengkap bagi anak di tengah meningkatnya kasus campak di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga pekan ke-8 tahun 2026, tercatat 10.453 suspek campak dengan 8.372 kasus terkonfirmasi dan enam kematian.

Lestari menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan anak harus menjadi prioritas bersama guna mencegah meluasnya penyakit menular. Ia menilai kondisi saat ini menunjukkan perlunya langkah serius dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan.

“Upaya peningkatan layanan kesehatan terhadap anak harus menjadi perhatian serius semua pihak, untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman penyakit menular seperti campak,” ujar Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3).

Ia juga menyoroti tingginya jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang telah mencapai 45 kasus dan tersebar di 29 kabupaten/kota di 11 provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa cakupan imunisasi masih perlu ditingkatkan secara merata.

“Para pemangku kepentingan harus serius menangani hal ini demi mencegah ledakan kasus yang lebih luas,” tegasnya.

Secara historis, imunisasi dasar lengkap merupakan program prioritas pemerintah untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti campak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, cakupan imunisasi sempat mengalami penurunan akibat berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu layanan kesehatan dasar.

Dari sisi dampak, lonjakan kasus campak berpotensi meningkatkan beban layanan kesehatan serta risiko komplikasi serius, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Selain itu, penyebaran penyakit ini juga dapat memicu kejadian luar biasa di berbagai daerah jika tidak segera dikendalikan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mendorong percepatan imunisasi dan penguatan surveilans epidemiologi di daerah terdampak. Upaya lanjutan mencakup peningkatan cakupan vaksinasi, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan kesehatan anak dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia.