Pemerintah Siapkan Bantuan 1.000 Rumah dan Swasta Bangun 500 Hunian Baru di Flores

KUPANG, 24 AGUSTUS 2026 — Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program bantuan pembangunan dan perbaikan 1.000 unit rumah bagi korban gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Alokasi hunian ini menyasar tiga daerah yang mengalami kerusakan terparah, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo.

Gubernur NTT Melki Laka Lena di Kupang, Minggu (23/8/2026), menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada 20 Agustus 2026. Skema penanganan hunian diwujudkan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan.

Skema Perbaikan dan Pembangunan Baru

Melki menjelaskan bahwa program BSPS ini dialokasikan untuk mendirikan rumah baru bagi warga yang kediamannya roboh total, serta perbaikan struktural bagi rumah rusak sedang yang masih layak huni. Upaya perbaikan tempat tinggal menjadi kebutuhan paling mendesak pascabencana guna mengurangi kepadatan di pos pengungsian.

Pemulihan permukiman warga juga diperkuat oleh kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga filantropi. Yayasan Buddha Tzu Chi berkomitmen membangun 500 unit rumah baru tambahan di wilayah terdampak, sementara tokoh masyarakat Maruarar Sirait secara pribadi menyalurkan bantuan dana senilai Rp5 miliar untuk pembangunan rumah tambahan.

Percepatan Ketersediaan Hunian Layak

Gubernur NTT mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan pihak non-pemerintah yang bergerak cepat membantu masyarakat di tiga kabupaten terdampak gempa. Kerja sama multipihak dinilai sangat krusial untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman pascabencana alam.

Melki berharap sinergi ini dapat mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat Flores sehingga mereka segera memiliki tempat tinggal yang aman dan permanen. Seluruh tahapan verifikasi data penerima bantuan terus dimatangkan oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran.