Supervisi MBG di Silo Temukan Masalah Limbah dan Ketimpangan Distribusi Penerima Manfaat

JEMBER – Hasil supervisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, menemukan sejumlah persoalan dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari pengelolaan limbah yang belum sesuai standar, pengelolaan sampah yang belum optimal, hingga distribusi penerima manfaat yang belum merata. Temuan tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Koordinator Kecamatan SPPG Silo, Farhan Zaky Audani, mengatakan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi temuan utama dalam supervisi yang dilakukan terhadap sejumlah dapur MBG yang telah beroperasi di wilayah tersebut.

"Dari sejumlah SPPG yang beroperasi, hanya beberapa yang telah memenuhi standar pengolahan limbah. Bahkan ada dua SPPG yang harus disuspensi karena persoalan IPAL," kata Farhan.

Selain persoalan limbah cair, tim supervisi juga menemukan pengelolaan sampah yang masih memerlukan perbaikan. Beberapa dapur MBG dinilai belum optimal dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sampah, sementara di sejumlah lokasi ditemukan indikasi pembuangan limbah yang belum sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan.

Persoalan lingkungan tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi karena operasional dapur MBG menghasilkan limbah organik dan nonorganik dalam jumlah cukup besar setiap hari. Menurut Farhan, pengelolaan limbah yang baik menjadi syarat penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Tim supervisi juga menyoroti belum meratanya penerima manfaat program MBG di Kecamatan Silo. Meskipun sebelumnya telah disepakati pembagian wilayah layanan untuk menjamin pemerataan, implementasi di lapangan dinilai belum berjalan sesuai rencana.

"Upaya pemerataan sebenarnya sudah disepakati bersama, namun masih ada pihak yang belum mematuhi pembagian wilayah layanan sehingga distribusi penerima manfaat belum merata," ujarnya.

Di tengah berbagai temuan tersebut, supervisi mencatat aspek legalitas dan administrasi dapur MBG telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh sertifikasi yang dipersyaratkan dilaporkan lengkap, sementara proses perekrutan relawan juga telah mengutamakan masyarakat sekitar sesuai pedoman pelaksanaan program.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Dalam pelaksanaannya, setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

Namun, pelaksanaan program dalam skala besar juga menuntut kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk sistem pengolahan limbah, manajemen sampah, dan tata kelola distribusi yang adil. Karena itu, supervisi rutin dilakukan untuk memastikan standar operasional tetap berjalan sesuai ketentuan.

Farhan juga mengungkapkan bahwa pasokan bahan baku masih menjadi perhatian. Sejumlah komoditas seperti telur, daging, dan sayuran masih didatangkan dari luar Kecamatan Silo meskipun sebenarnya tersedia dari petani dan peternak lokal.

Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan program yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.

Dari sisi masyarakat, temuan supervisi menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan MBG. Perbaikan pengelolaan limbah dan pemerataan penerima manfaat dinilai akan memperkuat efektivitas program sekaligus meminimalkan dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Saat ini, dari total 14 titik SPPG yang direncanakan di Kecamatan Silo, baru tujuh yang telah beroperasi. Sementara tujuh titik lainnya masih dalam tahap pembangunan dan persiapan operasional. Pemerintah dan pengelola program akan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut dengan melakukan pembenahan pada aspek lingkungan, distribusi layanan, serta optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal sebelum seluruh SPPG beroperasi penuh.