Sekolah Rakyat Permanen Didorong Hadir di Sumba Timur, Prioritaskan Anak Keluarga Miskin di Wilayah 3T

JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Kementerian Sosial mendorong pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Sumba Timur sebelumnya telah mengajukan lahan seluas 10 hektare di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Lahan tersebut telah disurvei Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan memenuhi syarat dengan dua catatan yang masih harus dipenuhi, yakni dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan pelebaran akses jalan.

“Jadi saya berharap betul Sumba Timur bisa, karena Sumba Barat sudah masuk ini, ya Sumba Timur bisa ikut. Kalau kemudian tadi syaratnya masih kurang dua, satu pelebaran jalan sama satunya PKKPR itu beres, ya sudah,” kata Agus Jabo.

Pemda Siap Lengkapi Persyaratan

Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan pemerintah daerah siap memenuhi persyaratan tersebut. Menurutnya, akses jalan menuju lokasi sebenarnya telah tersedia dengan lebar sekitar empat meter dan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kondisinya.

Lokasi yang diajukan juga dinilai strategis karena telah terjangkau aliran air bersih dan jaringan listrik. Ketersediaan infrastruktur dasar tersebut diharapkan mendukung pembangunan dan operasional sekolah apabila rencana tersebut direalisasikan.

Pembangunan Sekolah Rakyat dinilai penting bagi Sumba Timur mengingat daerah tersebut masih menghadapi persoalan kemiskinan. Berdasarkan data yang disampaikan Bupati, angka kemiskinan di Sumba Timur mencapai sekitar 25 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem disebut berada pada kisaran 18 persen.

“Kami salah satu kabupaten yang masuk kategori 3T, salah satu kabupaten di NTT dari 22 kabupaten. Kategori 3T ini memang sesuatu yang masih kami upayakan di daerah supaya paling tidak angka-angka perbaikan di tingkat masyarakat juga bisa kita optimalkan,” ujar Umbu.

Memutus Kemiskinan Antargenerasi

Agus Jabo menjelaskan Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam agenda pengentasan kemiskinan. Program tersebut secara khusus diarahkan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.

“Nah, Sekolah Rakyat itu dibuat dalam rangka pengentasan kemiskinan, jadi Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan antargenerasi,” ujar Agus Jabo.

Berbeda dengan mekanisme penerimaan sekolah pada umumnya, calon peserta Sekolah Rakyat tidak mengandalkan pendaftaran secara mandiri. Pemerintah melakukan penjangkauan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

“Jadi kan sekarang kita sudah punya data tunggal, dari data tunggal itu kemudian kita bentuk tim, tim itu yang kemudian akan ground check,” katanya.

Dengan penyelesaian persyaratan lahan dan infrastruktur pendukung, pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Sumba Timur diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak keluarga miskin di wilayah 3T sekaligus menjadi instrumen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus kemiskinan antargenerasi.