Satgas PKH Sita 1.600 Hektare Lahan di PIK 2, Perkuat Penertiban Kawasan Hutan Negara
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 19 Nov 2026, 17.38

JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan telah menyita 1.600 hektare lahan di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya dikuasai PT Mutiara Intan Permai, anak perusahaan Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan.
Penyitaan tersebut dilakukan pada 13 Maret 2026, ketika Satgas PKH dipimpin Ketua Pelaksana Harian Febrie Adriansyah, dengan dukungan personel TNI dalam pelaksanaan penertiban di lapangan.
Lahan tersebut sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung yang diduga dikuasai secara melawan hukum untuk pengembangan proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland.
Pemerintah Cabut Status Proyek Strategis Nasional
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek tersebut sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Namun, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kemudian mencabut status PSN proyek tersebut melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 September 2025.
Pencabutan status tersebut diikuti dengan upaya penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH dan Kejaksaan Agung untuk memastikan pemanfaatan lahan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sekitar enam bulan setelah pencabutan status PSN, Satgas PKH dilaporkan berhasil memasang plang penyitaan di kawasan seluas 1.600 hektare tersebut.
Lindungi Aset Negara dan Kelestarian Lingkungan
Penertiban kawasan hutan memiliki peran penting dalam menjaga aset negara sekaligus mencegah pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan tata ruang.
Alih fungsi kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi mengurangi tutupan vegetasi, merusak kawasan tangkapan air, serta meningkatkan risiko banjir dan kerusakan lingkungan.
Dalam konteks pembangunan kawasan pesisir, keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat perlu menjadi perhatian agar pembangunan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem.
Penegakan Hukum Berlaku bagi Seluruh Pelaku Usaha
Penertiban lahan di kawasan PIK 2 menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kegiatan investasi dan pengembangan proyek berskala besar tetap mematuhi ketentuan hukum.
Skala investasi maupun besarnya perusahaan tidak menghapus kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan perizinan, tata ruang, dan perlindungan kawasan hutan.
Dukungan TNI dalam pelaksanaan penertiban tersebut juga menjadi bagian dari koordinasi lintas instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas PKH.
Langkah penertiban ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, melindungi aset negara, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Penertiban PIK 2 Tegaskan Pentingnya Kepatuhan Investasi dan Perlindungan Hutan
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Kepatuhan terhadap perizinan, tata ruang, dan perlindungan kawasan hutan menjadi perhatian dalam pemberitaan penertiban lahan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Satuan Tugas Penertiban K

Penertiban Lahan PIK 2 Soroti Perlindungan Kawasan Hutan dan Aset Negara
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Pemberitaan mengenai penertiban 1.600 hektare lahan di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menyoroti kembali perlindungan kawasan hutan dan aset negara. Lahan tersebut dilapor

Opini Menjaga Hutan Dimulai dari Kepatuhan Hukum dan Ketepatan Informasi
JAKARTA, 18 November 2026 — Perhatian publik terhadap hutan dan aset negara dapat disalurkan melalui pemahaman informasi yang tepat serta penghormatan pada proses hukum. Landasan faktual pembahasannya mencakup
